Sri Mulyani Lapor IMF, Defisit APBN 2025 Aman Terkendali?

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 20 Juni 2025 - 16:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sri Mulyani dan Bos IMF Soroti Tantangan Ekonomi Global, APBN 2025 Indonesia Kian Waspada Hadapi Risiko Defisit

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan First Deputy Managing Director IMF, Gita Gopinath, bertemu di Jakarta pada Jumat (20/6/2025) untuk membahas dinamika perekonomian Indonesia dan global. Pertemuan penting ini, yang diunggah Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dunia dan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal.

Dalam diskusi tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap tinggi merupakan tantangan krusial, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi banyak negara. Beliau menggarisbawahi sejumlah faktor global yang memicu kewaspadaan, termasuk disrupsi rantai pasok yang persisten, kebijakan suku bunga “higher for longer” yang berkelanjutan, ancaman inflasi yang tinggi, serta indikasi pelemahan ekonomi dunia secara keseluruhan.

Menyikapi kompleksitas kondisi global ini, Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bersikap waspada terhadap berbagai rambatan eksternal yang berpotensi memberikan dampak negatif pada perekonomian domestik. Strategi utama adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cermat dan bijaksana. Langkah ini krusial, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program stimulus yang relevan.

Lebih lanjut, Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali, sesuai dengan batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025, yakni 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp616,2 triliun. Sri Mulyani menambahkan bahwa per Mei 2025, APBN mencatat defisit yang jauh lebih rendah, yaitu 0,09% dari PDB, setara dengan Rp21 triliun, sebuah indikasi pengelolaan fiskal yang prudent.

Baca Juga :  [FULL] Menkeu Sri Mulyani dan DPR Sepakat Anggaran Kemenkeu Dipangkas Rp 8,99 Triliun

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan terus mengupayakan pembangunan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan yang ada. “Kami optimis, namun tetap waspada,” pungkasnya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap berkelanjutan.

Potensi Pelebaran Defisit APBN 2025 akibat Gejolak Global

Di balik optimisme dan kewaspadaan pemerintah, terdapat sejumlah potensi ancaman yang dapat memicu pelebaran defisit APBN, khususnya APBN 2025. Salah satu ancaman signifikan yang membayangi adalah potensi kenaikan harga minyak mentah global, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah seperti antara Israel dan Iran, di samping ancaman perang dagang yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.

Asumsi makro APBN 2025 telah menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel. Namun, laporan Bloomberg mengindikasikan bahwa harga minyak mentah dunia dapat melampaui US$100 per barel jika ketegangan terus meningkat.

Baca Juga :  Sri Mulyani Lantik Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru Hari Ini

Analisis sensitivitas APBN 2025 menunjukkan adanya disparitas yang mengkhawatirkan: setiap kenaikan US$1 pada harga ICP diperkirakan akan membengkak belanja negara hingga Rp10,1 triliun, sementara peningkatan pendapatan negara hanya mencapai Rp3,2 triliun. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menjelaskan kepada Bisnis (15/6/2025) bahwa disparitas ini secara langsung akan “meningkatkan defisit anggaran,” karena lonjakan sisi belanja jauh melampaui kenaikan penerimaan.

Fajry merinci, meskipun kenaikan harga minyak dapat memberikan dampak positif pada sisi penerimaan negara melalui peningkatan PPh dan PNBP migas, dampaknya pada sisi belanja negara jauh lebih besar. Kenaikan signifikan terlihat pada pos subsidi energi dan dana bagi hasil migas untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, Fajry Akbar menekankan urgensi bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran apabila tren harga ICP terus bergerak menjauh dari asumsi awal APBN 2025. Kendati demikian, ia secara tegas menentang opsi kenaikan harga BBM atau tabung LPG 3 kg sebagai solusi. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi saat ini dan tingkat kepercayaan masyarakat yang belum pulih, “mencabut subsidi energi bukanlah pilihan yang tepat.”

Berita Terkait

ICDX Jadi Bursa Derivatif Pasar Uang dan Valas, Ini Kata BI
Harga Energi Naik Turun? Intip Prospek & Prediksi Komoditas Energi!
DEPO Bagi Dividen Rp 28,52 Miliar, Cek Rekomendasi Sahamnya Sekarang!
IHSG Anjlok! Apa yang Harus Dilakukan Investor Sekarang?
ETF Emas Syariah Mengguncang Pasar Modal, Indeks Saham Syariah Makin Berkilau!
Jay Idzes Pecahkan Rekor, Bek Termahal ASEAN Milik Indonesia!
BOLT Bagikan Dividen Rp 20 Per Saham, Cek Jadwalnya!
Daya Saing RI Anjlok 13 Peringkat, Kemenkeu Justru Klaim Baik?

Berita Terkait

Sabtu, 21 Juni 2025 - 00:28 WIB

ICDX Jadi Bursa Derivatif Pasar Uang dan Valas, Ini Kata BI

Jumat, 20 Juni 2025 - 23:43 WIB

Harga Energi Naik Turun? Intip Prospek & Prediksi Komoditas Energi!

Jumat, 20 Juni 2025 - 21:38 WIB

DEPO Bagi Dividen Rp 28,52 Miliar, Cek Rekomendasi Sahamnya Sekarang!

Jumat, 20 Juni 2025 - 20:38 WIB

IHSG Anjlok! Apa yang Harus Dilakukan Investor Sekarang?

Jumat, 20 Juni 2025 - 20:32 WIB

ETF Emas Syariah Mengguncang Pasar Modal, Indeks Saham Syariah Makin Berkilau!

Berita Terbaru

finance

ICDX Jadi Bursa Derivatif Pasar Uang dan Valas, Ini Kata BI

Sabtu, 21 Jun 2025 - 00:28 WIB