Di tengah gurun Texas yang terik, sebuah kendaraan tempur lapis baja Stryker berdiri kokoh di dekat tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Kendaraan roda delapan yang dulunya mengarungi medan perang Irak dan Afghanistan ini kini menjadi simbol taktik baru Presiden AS Donald Trump untuk membendung apa yang ia sebut sebagai “invasi” di perbatasan selatan.
Stryker itu hanyalah satu dari sekitar 100 unit serupa yang disiagakan di sepanjang perbatasan kedua negara sepanjang 3.100 kilometer. Selain pengerahan armada darat, Trump juga mengerahkan lebih dari 8.000 tentara aktif, pesawat mata-mata, pesawat nirawak, serta dua kapal Angkatan Laut untuk memperketat pemantauan di wilayah pantai.
Beberapa kilometer di seberang perbatasan, di sisi Meksiko, seorang pemuda berdiri di puncak bukit, menjadi saksi bisu dari “invasi” yang dimaksud. Petugas Patroli Perbatasan menyebut mereka “elang”—individu yang memantau dan menentukan waktu serta lokasi aman bagi para migran untuk menyeberang ke Amerika Serikat.
Arus penyeberangan ilegal, yang belum lama ini sempat memecahkan rekor tertinggi, kini mengalami penurunan drastis. Penurunan signifikan ini memicu pertanyaan tajam tentang taktik keamanan perbatasan yang diterapkan Trump, termasuk pengerahan kekuatan militer Amerika dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Celah Hukum Militerisasi Perbatasan
Langkah Trump yang melibatkan militer dalam penegakan hukum di perbatasan menimbulkan tuduhan serius bahwa ia melangkahi konvensi yang membedakan fungsi militer dan polisi. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Posse Comitatus secara tegas melarang angkatan bersenjata federal berpartisipasi dalam kegiatan penegakan hukum domestik, kecuali jika Kongres secara eksplisit mengizinkannya.
Namun, ada pengecualian yang memungkinkan militer berpatroli di pangkalan mereka sendiri dan menangkap pelanggar berdasarkan “doktrin tujuan militer.” Dengan memanfaatkan celah ini, antara 18 April hingga 1 Mei, Pentagon secara strategis menciptakan dua Wilayah Pertahanan Nasional baru yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Chihuahua di Meksiko. Wilayah-wilayah ini kini secara de facto berfungsi sebagai pangkalan militer.
Sebagai konsekuensinya, militer kini memiliki wewenang untuk berpatroli di sebagian besar wilayah perbatasan, ungkap Elizabeth Goitein, direktur senior Program Kebebasan & Keamanan Nasional di Brennan Center for Justice. Migran yang tertangkap melintasi wilayah ini akan dianggap sebagai pelanggar perbatasan dan akan ditahan sementara oleh tentara AS hingga agen Patroli Perbatasan tiba untuk melakukan penangkapan resmi.
“Itulah yang ingin dibangun pemerintah di sini: mengubah sepertiga perbatasan selatan menjadi pangkalan militer,” jelas Goitein kepada BBC Mundo. “Ketika seseorang memasuki wilayah itu dan ditahan, mereka dapat berargumen bahwa alasan utama melakukan itu adalah untuk melindungi pangkalan militer tersebut.” Meskipun demikian, Komando militer bersikeras bahwa misi mereka hanyalah untuk menahan dan menginformasikan agen perbatasan, bukan untuk menjalankan tugas kepolisian.
Pemerintahan Trump, di sisi lain, berargumen bahwa perluasan area militer di perbatasan ini sangat krusial demi keamanan nasional. Mereka merujuk pada kemenangan telak Trump dalam pemilu sebagai mandat yang jelas, mengingat keamanan perbatasan yang lebih kuat adalah salah satu janji kampanye utama dan topik paling disoroti oleh para pemilihnya.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa area-area baru ini “akan meningkatkan kemampuan kami untuk mendeteksi, mencegat, dan mengadili imigran ilegal, geng kriminal, serta teroris yang selama ini dapat memasuki negara kami.” Leavitt juga menambahkan, “Hal itu juga akan membentengi kita dari fentanil dan narkotika berbahaya lainnya yang telah meracuni masyarakat kita.”
95% Belum Cukup Baik
Goitein mempertanyakan pembenaran atas perluasan peran militer ini, terutama mengingat jumlah penyeberangan di perbatasan telah turun ke rekor terendah dalam sejarah. Meskipun penurunan angka migrasi ilegal telah dimulai sebelum Trump menjabat, sejak Januari lalu, penurunan ini semakin cepat seiring dengan peningkatan upaya pemerintah untuk menangkap dan mendeportasi migran ilegal.
Data menunjukkan pada April lalu, lebih dari 8.000 orang ditahan karena memasuki negara itu secara ilegal di perbatasan bagian barat daya. Angka ini turun drastis 94% dibandingkan bulan April tahun sebelumnya, yang mencapai 128.000 orang, menurut statistik pemerintah.
Meskipun demikian, Brigadir Jenderal Jeremy Winters, yang bertanggung jawab mengoordinasikan upaya berbagai lembaga penegak hukum di sepanjang perbatasan selatan, menegaskan bahwa satu penyeberangan ilegal pun sudah terlalu banyak. “Tingkat penahanan berada di angka 95%. Tapi 95% bukanlah 100%,” tegasnya dalam konferensi pers. “Bagi kami, menerima 95% sebagai cukup baik sama saja mengatakan bahwa tidak apa-apa melanggar hukum. Dan bukan itu yang kami lakukan di sini.”
Pembentukan Wilayah Pertahanan Nasional ini terbukti memiliki efek langsung pada tingkat penangkapan. Hingga 3 Juni, Satuan Tugas Gabungan di Perbatasan Selatan telah mendeteksi sekitar 340 migran di zona yang kini termiliterisasi ini. Selain tuduhan umum masuk ke AS secara ilegal, jaksa kini dapat menambahkan pasal sengaja melanggar peraturan keamanan di area yang dinyatakan terlarang.
Meskipun kedua pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, hukuman untuk pelanggaran peraturan keamanan jauh lebih berat. Masuk wilayah tanpa izin melalui lokasi yang tidak ditetapkan sebagai pos pemeriksaan bisa dihukum maksimum enam bulan penjara dan denda hingga US$5.000. Namun, pelanggaran kedua, yaitu memasuki area militer tanpa izin, meningkatkan kemungkinan hukuman hingga satu tahun penjara dan denda US$100.000.
“Area-area ini adalah alam liar, gurun,” kata Carlos Ibarra, pengacara bagi beberapa tahanan, kepada BBC Mundo. “(Para migran) terus berdatangan seperti biasa, tapi tiba-tiba, mereka menghadapi tuntutan militer. Dan mereka tidak mengerti apa-apa.” Beberapa dari tuntutan tambahan tersebut memang dibatalkan setelah seorang hakim di New Mexico memutuskan bahwa penanda militer tidak ditandai dengan jelas atau mudah terlewatkan. Meski begitu, banyak orang yang telah divonis bersalah atau mengaku bersalah.
Sementara itu, militerisasi perbatasan akan terus berlanjut. Trump bahkan baru-baru ini menyatakan bahwa ia mendesak Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum untuk mengizinkan Angkatan Darat AS menyeberang guna melakukan operasi melawan kartel—usulan yang ditolak mentah-mentah oleh Presiden Claudia. Untuk saat ini, pasukan tetap berada di sisi perbatasan AS. “Ini adalah misi utama para tentara. Ini bukan latihan. Ini adalah operasi untuk menutup rapat dan melindungi perbatasan kita, tanah air kita sendiri,” pungkas Brigadir Jenderal Winters.
—
* Tembok Trump: Semua yang perlu Anda ketahui dalam tujuh bagan
* Trump perintahkan Kedutaan AS hentikan proses visa pelajar dan larang Universitas Harvard terima mahasiswa internasional, bagaimana nasib pelajar Indonesia?
* Lima hal yang perlu diketahui tentang Penjara Alcatraz yang ingin dibuka kembali oleh Trump
—
* Jasad manusia, ratusan sepatu dan surat perpisahan – Temuan memilukan di ‘kamp pemusnahan’ Meksiko
* ‘Mereka menawarkan jamuan daging manusia’ – Peran sekte dalam kartel narkoba di Meksiko
* ‘Kampanye kejam dan berdarah sepanjang sejarah’ – Puluhan politisi dibunuh saat berkampanye di negara bagian paling berbahaya di Meksiko
