Jokowi Absen Peringatan Hari Lahir Pancasila karena Alergi Kulit, Megawati dan Gibran Terlihat Akrab di Gedung Pancasila
Jakarta – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak dapat menghadiri acara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin, 2 Juni 2025. Ketidakhadiran Presiden Jokowi dikonfirmasi oleh ajudannya, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah, yang menyebutkan bahwa Presiden masih dalam masa penyembuhan akibat alergi kulit.
Syarif Muhammad Fitriansyah menjelaskan bahwa kondisi kesehatan Presiden Jokowi yang sedang dalam proses penyembuhan alergi kulit menjadi alasan utama absennya beliau dari acara penting tersebut. Bahkan, Syarif menambahkan, Presiden saat ini belum dapat menerima tamu hingga masa pemulihannya selesai. Informasi ini penting mengingat peranan Presiden Jokowi dalam berbagai acara kenegaraan.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), selaku penyelenggara, telah memastikan bahwa seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu diundang untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah tokoh bangsa juga turut hadir, termasuk Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Try Sutrisno. Namun, selain Joko Widodo, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak terlihat hadir pada peringatan tersebut. Muhammad Hilmie Azizi, Pranata Humas BPIP, mengonfirmasi daftar kehadiran ini, sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, belum memberikan tanggapan terkait absennya SBY.
Meskipun demikian, suasana akrab justru terpancar di antara para tokoh yang hadir. Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang turut hadir sebagai tamu kehormatan, menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui alasan ketidakhadiran Jokowi dan SBY. Muzani lebih menyoroti interaksi hangat di ruang tunggu acara, di mana Presiden Prabowo, Megawati, Gibran, serta mantan Wapres Try Sutrisno dan Jusuf Kalla, nampak berbincang santai. Momen menarik terjadi ketika Megawati dan Gibran Rakabuming Raka sempat mengobrol, bahkan saling menanyakan kabar dan kesehatan.
Bagi Muzani, pertemuan para tokoh bangsa di Hari Lahir Pancasila ini menjadi momentum yang sangat bagus dan mengharukan. Ia menggambarkan suasana yang penuh keakraban, di mana para pemimpin bisa duduk semeja bahkan sampai bercanda. Kendati demikian, Muzani enggan berspekulasi mengenai potensi bergabungnya PDIP ke dalam pemerintahan, menyikapi interaksi tersebut.
Kehadiran Megawati Soekarnoputri, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan utama. Prabowo terlihat berjalan bersama Megawati menuju beranda depan Gedung Pancasila, diikuti Gibran di belakang. Selama upacara, Gibran diapit oleh Jusuf Kalla dan Megawati di sisi kanan podium Prabowo, menampilkan citra kebersamaan yang kuat.
Peristiwa ini tentu menarik perhatian, mengingat hubungan antara Megawati dan Jokowi sempat merenggang, terutama sejak pemilihan presiden 2024. Keretakan ini berujung pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang secara resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan yang diumumkan pada 16 Desember 2024 ini juga berlaku untuk 27 anggota lainnya.
Surat pemecatan dengan nomor rekomendasi 10/K.E.D-PDIP/X/2024, bertanggal 11 Oktober 2024, menjadi dasar tindakan PDIP. Dalam pertimbangannya, PDIP menyatakan bahwa sikap, tindakan, dan perbuatan Jokowi, yang saat itu menjabat sebagai presiden dari penugasan partai, telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tahun 2019, serta kode etik dan disiplin partai. Pelanggaran berat yang ditekankan adalah dukungan Jokowi terhadap kandidat usungan partai lain, Koalisi Indonesia Maju, yang melawan keputusan DPP PDIP terkait dukungan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024.
Lebih lanjut, PDIP juga menuduh Presiden ke-7 RI tersebut telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Tindakan ini, menurut PDIP, menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dikategorikan sebagai pelanggaran etik dan disiplin partai yang sangat berat.
Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
