Ragamutama.com – , Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengakuan Indonesia atas kedaulatan Israel akan bergantung pada pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 28 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Prancis terhadap kemerdekaan Palestina. “Prancis juga akan terus mendesak penghentian segera konflik bersenjata di Gaza,” tambahnya.
Berikut poin-poin penting pernyataan Prabowo mengenai isu Israel-Palestina dalam pernyataan bersama dengan Macron:
Kemerdekaan Palestina: Solusi Tunggal Konflik
Prabowo menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York, Amerika Serikat pada Juni mendatang, guna mendorong “Solusi Dua Negara” dan perdamaian di Timur Tengah.
Namun, Prabowo menekankan bahwa kemerdekaan Palestina merupakan solusi yang paling tepat untuk mengakhiri konflik kemanusiaan ini. “Kemerdekaan Palestina adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian sejati,” tegasnya.
Jaminan Keamanan Israel: Sebuah Kondisi
Prabowo menjelaskan bahwa meskipun Indonesia sepenuhnya mendukung kemerdekaan Palestina, pengakuan atas kedaulatan Israel tetap menjadi pertimbangan.
Pemerintahan Prabowo siap menjamin keamanan dan hak Israel sebagai negara berdaulat, dengan syarat Palestina telah merdeka. Keamanan Israel akan menjadi prioritas.
“Indonesia juga siap mengirimkan pasukan perdamaian ke kawasan tersebut,” tambah Prabowo.
Pembukaan Hubungan Diplomatik: Langkah Selanjutnya
Selain pengakuan kedaulatan, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah Israel mengakui Palestina. “Setelah Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel dan menjalin hubungan diplomatik,” ucap Prabowo di hadapan Macron.
Sekilas Perkembangan Hubungan Indonesia-Israel
Gagasan normalisasi hubungan Indonesia-Israel pernah mengemuka pada tahun 2023. Media Israel, Ynet, melaporkan adanya pembicaraan antara pemerintah kedua negara selama tiga bulan terkait normalisasi hubungan.
Menurut Ynet, Israel bersedia menghentikan upaya penghalangan keanggotaan Indonesia di OECD sebagai imbalan atas terjalinnya hubungan formal. Sebelumnya, kekurangan hubungan diplomatik menjadi alasan Israel menghalangi keanggotaan Indonesia di OECD.
Media Jewish Insider juga memberitakan hal serupa. Disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Eli Cohen, telah menyetujui draf perjanjian normalisasi sebagai langkah awal menuju hubungan diplomatik penuh.
Rencana pengumuman normalisasi hubungan pada Oktober 2023 sempat beredar, dengan kemungkinan lain pada November saat kunjungan Jokowi ke Gedung Putih.
Namun, Istana Kepresidenan melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah kabar tersebut. “Informasi tersebut sama sekali tidak benar,” tegas Ari Dwipayana dalam pesan singkat kepada Antara pada Kamis, 29 Februari 2024.
Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Retno Marsudi, juga menegaskan penolakan terhadap normalisasi hubungan dan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina.
“Selalu ada pihak yang mengusulkan normalisasi. Posisi kita jelas, kita terus mendukung kemerdekaan Palestina,” jelas Menlu Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.
Eka Yudha dan Savero Aristia Wienanto berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Tanggapan Muhammadiyah Mengenai Kemungkinan Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Israel
