Pernikahan anak kembali menjadi sorotan setelah kasus di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), viral di media sosial. Pasangan tersebut adalah SY (15) dari Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, dan SR (17) dari Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah.
Kak Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), menyorot lemahnya edukasi pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat mengenai bahaya pernikahan anak di NTB sebagai salah satu penyebab utama.
“Edukasi tentang larangan menikah anak masih lemah,” tegas Seto di Denpasar, Bali, Rabu (28/5).
Ia menekankan perlunya pendekatan kepada tokoh adat dan masyarakat agar mereka dapat menerima dan menerapkan pemahaman modern tentang dampak negatif pernikahan dini.
Upaya edukasi ini diharapkan mampu memberantas praktik kawin culik yang masih terjadi di NTB, terlebih mengingat adanya Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
Pemerintah telah menetapkan usia minimal menikah 19 tahun. Lebih lanjut, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengategorikan pemaksaan perkawinan anak sebagai bentuk kekerasan seksual.
“Pemerintah harus tegas berkomunikasi dengan para tokoh adat, bahwa adat istiadat yang bertentangan dengan perkembangan zaman dan merugikan kesehatan serta masa depan anak perlu diubah,” tegasnya.
“Tidak boleh hanya berpegang pada adat lalu membiarkannya. Ini ironis, mengingat beberapa kabupaten/kota telah dinyatakan layak anak namun masih rentan terhadap pelanggaran dan pembiaran pernikahan anak,” tambahnya.
Edukasi tentang bahaya pernikahan dini juga krusial bagi anak-anak agar mereka terhindar dari jebakan pernikahan usia muda. Risiko pernikahan dini meliputi kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kematian ibu melahirkan, bayi stunting, dan lain sebagainya.
“Anak-anak juga harus berani menolak pernikahan dini melalui forum anak dan menyuarakannya kepada teman sebaya,” ujarnya.
Seto mengakui bahwa aktivis anak seringkali mendapat kecaman dari warga karena mengedukasi atau mencegah pernikahan anak. Ia menekankan perlunya komitmen pemerintah untuk menjadikan NTB sebagai kota ramah anak.
“Pemerintah harus berdialog dengan tokoh adat agar anak-anak di Lombok Tengah memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dan tokoh di bidangnya, dengan memastikan mereka sehat, tidak stunting, terhindar dari perceraian dini, dan sebagainya,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram telah melaporkan orang tua dan penghulu ke Polres Lombok Tengah pada Sabtu (24/5). UU Pernikahan menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun.
“Kami dari LPA Kota Mataram telah melaporkan kasus perkawinan anak di Lombok Tengah,” kata Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, seperti dikutip Antara, Senin (26/5).
Di Lombok, praktik Merarik Kodek, yaitu pernikahan dini dengan cara menculik gadis di bawah umur, masih terjadi akibat tekanan sosial dan ekonomi.
