Pemandangan di lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu (25/5) siang terasa lebih tenang pasca-pembongkaran posko GRIB sehari sebelumnya.
Kendati demikian, beberapa lapak penjualan sapi kurban masih terlihat berdiri, meskipun bekas-bekas pembongkaran telah dirapikan sebagian.
Aroma khas sapi dan rumput pakan tercium kuat di udara, sementara beberapa pekerja tampak tekun memberi makan hewan-hewan kurban yang masih ada.
Inna Wahyuningsi, seorang pedagang sapi berpengalaman yang telah 25 tahun menjalankan usaha ini, berdiri di samping kandang sapinya. Inna mengatakan baru sekitar dua minggu terakhir berjualan di lahan BMKG ini. Sebelumnya, ia seringkali berpindah lokasi, mencari lahan yang masih tersedia untuk disewa setiap tahunnya.
Ia menjelaskan bahwa lahan ini awalnya disewanya dari sebuah organisasi masyarakat (Ormas) yang menduduki lahan BMKG. Inna mengaku tidak mengetahui bahwa sebenarnya lahan tersebut adalah milik BMKG.
“Ya, masa kita mau sewa saja sampai menanyakan sertifikat tanah. Rasanya aneh, seperti mau jual-beli saja. Jadi, kita cuma bertanya, kalau mereka menempati, berarti mereka punya hak,” ujarnya.
Setelah dua minggu berjualan, posko ormas yang “menampungnya” akhirnya dibongkar oleh pihak berwajib. Inna sempat khawatir lapaknya juga akan terkena imbasnya, namun untungnya ia masih diizinkan berjualan hingga menjelang Idul Adha.
“Alhamdulillah, mereka tidak mengganggu kami. Karena masalahnya sebenarnya antara ormas dan BMKG. Jadi, kami ini hanya korban, karena menyewa kepada orang yang salah menyewa. Seharusnya, kami menyewa langsung ke BMKG,” terang Inna.
Setelah pembongkaran posko ormas, Inna berharap pemerintah bersedia turun tangan. Menurutnya, ini bukan hanya tentang lahan berdagang, tetapi juga tentang kepastian dan perlindungan bagi para pedagang musiman.
“Kalau bisa, pemerintah menyediakan lahan khusus untuk hewan kurban, supaya ke depannya kami tidak kesulitan mencari lahan dan tidak membuka peluang bagi ormas-ormas untuk memeras kami. Benar, kan?” kata Inna dengan nada penuh harap.
Menurutnya, jika pemerintah bisa menyediakan lahan yang legal dan resmi, para pedagang tidak akan merasa takut menjadi sasaran pungutan liar oleh ormas.
“Kalau kami masih dibiarkan seperti ini, ya, membuka peluang bagi mereka untuk mencari uang dengan cara yang tidak benar,” imbuhnya.
Meskipun lahan yang saat ini ditempatinya akan segera diambil kembali oleh BMKG, Inna merasa bersyukur masih diberi kesempatan untuk berjualan. Dari 213 ekor sapi yang awalnya ia siapkan, kini tersisa sekitar 30 ekor.
“Ya, alhamdulillah, itulah rezeki dari Allah. Biasanya, hari-hari ini kami masih gencar berjualan. Tapi, alhamdulillah, di awal kami sudah diberi kemudahan,” tuturnya.
Inna berharap tahun depan ia tidak perlu lagi berurusan dengan Ormas.
“Pemerintah seharusnya sudah siap untuk menyiapkan lahan ini. Terserah, mau seluas ini, siapa yang mau menyewa, seperti pasar malam saja, siapkan ini ada segini. Kan, tidak mungkin ormas bisa masuk,” katanya.
Sebelumnya, pada Sabtu (24/5), Polda Metro Jaya mengerahkan 426 personel dengan dukungan alat berat untuk membongkar posko GRIB Jaya. Sebanyak 17 orang diamankan, termasuk 11 anggota GRIB Jaya dan enam orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam, menjelaskan bahwa warung makan dan pedagang kurban juga dimintai sejumlah uang setiap bulan oleh GRIB.
“Warung makan dan pedagang hewan mentransfer Rp 3,5 juta per bulan ke rekening Saudara Y (Ketua DPC GRIB Tangsel),” kata Ade. Sementara itu, para pedagang hewan kurban dikenai biaya Rp 22 juta hanya untuk membuka lapak.
Sementara itu, Sekretaris Utama BMKG, Gusmantor, mengungkapkan bahwa lahannya telah dikuasai selama 2-3 tahun oleh GRIB Jaya.
“Untuk kegiatan yang masif, sekitar 2 hingga 3 tahunan lah,” ujar Gusmanto.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, juga menegaskan bahwa lahan seluas 127 ribu meter persegi milik BMKG bukan merupakan lahan sengketa.
“Tanah BMKG memiliki sertifikat Hak Pakai atas nama BMKG dan tidak ada catatan konflik atau sengketa,” kata Nusron saat dihubungi pada Minggu (25/5).
