Ragamutama.com – , Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas: pejabat yang menghambat penyederhanaan regulasi di sektor vital minyak dan gas akan dicopot dari jabatannya. Ancaman ini disampaikan saat pembukaan Konvensi Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) 2025 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang Selatan, pada hari Rabu, 21 Mei 2025.
Di hadapan para pemimpin Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) migas, Presiden Prabowo mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyatakan menerima laporan mengenai puluhan blok migas yang siap ditawarkan untuk eksplorasi besar-besaran, namun prosesnya terhambat. Oleh karena itu, ia mendesak para regulator untuk segera merampingkan regulasi yang ada.
Prabowo menilai bahwa Indonesia seringkali menciptakan regulasi yang justru mempersulit kinerja bangsa sendiri.
“Ini harus kita benahi segera. Pejabat yang tidak memiliki kemauan untuk menyederhanakan regulasi, akan saya gantikan. Banyak generasi muda yang siap dan menunggu kesempatan,” tegas Prabowo dalam pidatonya pada Rabu, 21 Mei 2025.
Presiden Prabowo menyoroti budaya birokrasi di Indonesia yang seringkali berprinsip ‘mengapa dipermudah jika bisa dipersulit’. Akibatnya, pemerintah justru menjadi penghambat bagi dunia usaha. Padahal, menurutnya, pejabat pemerintah seharusnya menjadi pelayan masyarakat yang responsif dan memberikan hasil yang cepat.
“Dunia terus berubah. Mereka yang lamban, males, dan memiliki pemikiran yang kontraproduktif, harus disingkirkan. Kita akan pinggirkan mereka yang tidak bekerja dengan baik,” ujar Prabowo dengan nada tinggi. “Sederhanakan semua proses, ciptakan iklim yang kondusif bagi semua pihak yang ingin berinvestasi dan bekerja, baik dari dalam maupun luar negeri.”
Sebelumnya, Prabowo juga pernah mengeluhkan kerumitan peraturan dan birokrasi. Ia bahkan telah menginstruksikan para menterinya bahwa semua peraturan teknis harus mendapatkan persetujuan langsung dari presiden. Arahan ini disampaikan saat pertemuan dengan para pengusaha dan investor dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
Presiden menekankan keinginannya untuk mewujudkan perizinan yang lebih sederhana dan efisien dalam pemerintahannya. Namun, ia merasa heran dengan adanya birokrat yang masih mengeluarkan peraturan teknis (pertek) meskipun sudah ada keputusan presiden. Bahkan, menurut Prabowo, peraturan teknis tersebut seringkali lebih ‘galak’ dibandingkan keputusan presiden. “Tidak ada lagi, tidak ada lagi pertek-pertek yang rumit. Pokoknya, setiap pertek yang dikeluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden RI,” tandas Prabowo.
Pilihan Editor: Alumni FKUI Desak Presiden Prabowo Copot Menkes Budi Gunadi Sadikin
