Ragamutama.com – Mantan Deputi Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Bimo Wijayanto, memenuhi undangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada hari Selasa (20/5).
Dalam keterangannya, Bimo mengungkapkan bahwa ia tidak sendiri dalam pertemuan tersebut. Prabowo Subianto juga mengundang Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI Djaka Budi Utama, yang memiliki latar belakang sebagai mantan anggota Tim Mawar.
Bimo menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto secara khusus memintanya untuk menata ulang dan membenahi sistem perpajakan di Indonesia. Pertemuan ini semakin memperkuat spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan pergantian Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.
“Hari ini, saya dan Pak Letjen Djaka Budi Utama mendapat kehormatan dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan arahan yang sangat jelas, menegaskan komitmen beliau untuk menyempurnakan sistem perpajakan Indonesia agar lebih akuntabel, memiliki integritas yang lebih tinggi, dan independen. Tujuannya adalah untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari aspek penerimaan negara,” ujar Bimo kepada awak media.
Lebih lanjut, Bimo mengindikasikan bahwa dirinya dan Djaka akan mendapatkan penempatan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Posisi yang mungkin diisi termasuk jabatan strategis di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Informasi ini semakin menguatkan rumor yang beredar bahwa Letjen TNI Djaka akan mengisi posisi penting di Ditjen Bea Cukai, menggantikan Askolani. Meskipun demikian, Bimo masih enggan memberikan konfirmasi secara eksplisit.
Dirjen Pajak Tegaskan Pembenahan Coretax Selesai pada Akhir Juli 2025
Bimo menambahkan bahwa penentuan posisi jabatan secara spesifik masih menunggu mandat resmi dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ia meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari Kemenkeu.
“Saya belum dapat menyampaikan rinciannya kepada publik saat ini. Saya perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ibu Menteri Keuangan. Namun, memang ada beberapa arahan kuat yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan martabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, agar semakin kuat dalam mengamankan penerimaan negara,” jelas Bimo.
“Pengumuman resminya, mohon ditunggu saja dari Kementerian Keuangan,” tutup Bimo.
