Ragamutama.com – , Jakarta – Sebuah kabar berhembus mengenai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (Sestama BIN), Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budhi Utama, yang disebut-sebut akan mengisi posisi sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut informasi yang diperoleh Tempo, Letjen Djaka Budhi Utama dijadwalkan akan dilantik bersamaan dengan Bimo Wijayanto yang akan menjabat sebagai Dirjen Pajak.
Menanggapi kabar ini, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Mayor Jenderal (Mayjen) Kristomei Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai pergantian jabatan Dirjen Bea dan Cukai dari Askolani kepada Letjen Djaka Budhi Utama.
“Hingga saat ini, Mabes TNI belum menerima pemberitahuan resmi terkait hal tersebut,” ujar Mayjen Kristomei saat dikonfirmasi pada hari Senin, 19 Mei 2025. Lalu, siapakah sebenarnya Letjen Djaka Budhi Utama?
Profil Letjen Djaka Budhi Utama
Letjen Djaka Budhi Utama saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama BIN berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 dan berasal dari kecabangan Infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang dikenal juga sebagai Korps “Baret Merah”. Kabarnya, Letjen Djaka Budhi Utama pernah menjadi bagian dari Tim Mawar.
Sebelum mengemban tugas di BIN, Letjen Djaka Budhi Utama memiliki rekam jejak pengalaman militer yang cukup panjang. Beliau pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI, serta Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
Selain itu, Letjen Djaka Budhi Utama juga pernah menduduki posisi penting seperti Komandan Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Danpusintelad), Perwira Menengah Detasemen Markas (Pamen Denma) Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Wakil Asisten Pengamanan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Waaspam Kasad), dan Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Danpus Intel AD).
Dilansir dari Antara, beberapa jabatan lain yang pernah diemban oleh Letjen Djaka Budhi Utama antara lain Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) XII/Tanjungpura dan Komandan Resor Militer (Danrem) 012 Teuku Umar Aceh.
Harta Kekayaan Letjen Djaka Budhi Utama
Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dapat diakses melalui laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Letjen Djaka Budhi Utama tercatat telah melaporkan total kekayaannya sebanyak lima kali. Laporan pertama kali diserahkan saat menjabat sebagai Waaspam Kasad dengan total harta senilai Rp 726.459.329 pada tahun 2018.
Selanjutnya, Letjen Djaka Budhi Utama kembali melaporkan harta kekayaannya kepada KPK saat menjabat sebagai Kasdam XII/Tanjungpura, dengan nilai sebesar Rp 1.082.797.578 pada tahun 2020. Kemudian, sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, beliau melaporkan hartanya sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp 889.765.590 pada tahun 2021 dan Rp 855.348.605 pada tahun 2022.
LHKPN terakhir yang dilaporkan oleh Letjen Djaka Budhi Utama adalah saat menjabat sebagai Asintel Panglima TNI, pada hari Jumat, 28 Juni 2024, dengan total kekayaan mencapai Rp 4.703.334.767. Berikut adalah rinciannya:
- Tanah dan bangunan: Rp 3.588.760.000.
- Alat transportasi dan mesin: Rp 256.000.000.
- Harta bergerak lainnya: –
- Surat berharga: –
- Kas dan setara kas: Rp 769.374.767.
- Harta lainnya: Rp 347.200.000.
- Utang: Rp 258.000.000.
Dalam LHKPN-nya, Letjen Djaka Budhi Utama menyatakan kepemilikan atas dua bidang tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari hasil sendiri. Aset properti tersebut memiliki luas antara 382 hingga 2.330 meter persegi dan berlokasi di Kota Tangerang dan Bogor.
Selain itu, Letjen Djaka Budhi Utama tercatat hanya memiliki satu unit kendaraan bermotor roda empat, yaitu Toyota Innova (2021) senilai Rp 256 juta, yang juga diklaim sebagai hasil sendiri.
Daniel Ahmad Fajri dan Fransisca Christy Rosana turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Mengapa Anggaran Kementerian Bidang Keamanan Tak Dipangkas?
