Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan penjelasan terkait status geopark Danau Toba yang berpotensi dicabut, setelah menerima peringatan kartu kuning atau yellow card dari UNESCO. Peringatan ini diberikan sejak September 2023 karena geopark Danau Toba belum memenuhi standar untuk mendapatkan green card, atau status geopark hijau.
Pemerintah diberi waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan. Sebagai tanggapan, Kemenpar telah mengambil tindakan nyata untuk memastikan rekomendasi UNESCO segera dipenuhi.
Gubernur Sumut Berupaya Memulihkan Status Kartu Hijau Toba Caldera Geopark
Gubernur Sumut Berupaya Memulihkan Status Kartu Hijau Toba Caldera Geopark
1. Pemenuhan Kriteria Geopark akan Dilakukan Pemprov Sumut dan Badan Pengelola Danau Toba
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan bahwa pemenuhan kriteria akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba.
“Kami menyadari bahwa status UNESCO Global Geopark membawa tanggung jawab yang besar. Kemenpar berkomitmen untuk terus mendampingi serta memfasilitasi pemerintah daerah dalam memenuhi setiap persyaratan dan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO,” ujar Widiyanti, seperti yang dikutip pada hari Jumat, (16/5/2025).
Menurutnya, status geopark Danau Toba harus dipertahankan, mengingat potensi luar biasa yang dimiliki kawasan tersebut.
“Kami berharap pengelolaan yang berkelanjutan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat lokal dan sektor pariwisata Indonesia,” kata Widiyanti menambahkan.
2. Standar Geopark dari UNESCO yang Wajib Dipenuhi
Danau Toba diusulkan kepada UNESCO sebagai geopark oleh Pemprov Sumatera Utara melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Proses pengusulan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta Kementerian Pariwisata.
Pada tahap awal, pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba menyusun rencana serta dokumen pengusulan yang mencakup aspek geologi, warisan budaya, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada KNGI, yang bertanggung jawab memastikan seluruh standar dan kriteria UNESCO Global Geoparks terpenuhi, sebelum dokumen diajukan ke UNESCO.
Beberapa rekomendasi utama dari UNESCO untuk perbaikan agar bisa kembali meraih green card geopark meliputi:
- Warisan geologi dan interpretasinya – melakukan diversifikasi cerita geologi serta memperluas survei.
- Warisan alam, budaya, dan buatan – melakukan identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut.
- Visibilitas dan kemitraan – meningkatkan panel interpretasi dan visibilitas geopark.
- Jejaring dan pelatihan – mempererat kerja sama dengan geopark lain di Indonesia.
Turis Malaysia Mendominasi Kunjungan ke Danau Toba Sepanjang Tahun 2024
Turis Malaysia Mendominasi Kunjungan ke Danau Toba Sepanjang Tahun 2024
3. Upaya Kemenpar dalam Memperbaiki Pengelolaan Danau Toba
Pada tahun ini, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar telah merancang serangkaian langkah untuk meningkatkan pengelolaan Geopark Kaldera Toba, antara lain:
- Membuat Panel Penjelasan/Interpretasi di Geosite untuk meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi serta warisan alam yang terdapat di wilayah tersebut.
- Mengadakan event-event MICE yang mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Geopark Kaldera Toba dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp56,6 miliar.
- Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM, melaksanakan koordinasi teknis, serta revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Alokasi dana tersebut didistribusikan kepada 8 Kabupaten yang terletak di kawasan Danau Toba, dan diperuntukkan sebagai dukungan pembangunan infrastruktur fisik maupun kegiatan nonfisik untuk menunjang pengembangan Danau Toba (termasuk di dalamnya 16 geosites Geopark Kaldera Toba) sebagai destinasi wisata.
Kedelapan Kabupaten di wilayah Danau Toba yang menerima DAK adalah sebagai berikut:
- Dairi
- Karo
- Simalungun
- Tapanuli Utara
- Toba
- Pakpak Bharat
- Humbang Hasundutan
- Samosir.
Kemenpar akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi penyusunan siteplan pada Geosite yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Penyusunan siteplan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur serta manajemen Geopark Kaldera Toba sesuai dengan pedoman UNESCO.
Kemenpar Menargetkan 249 Ribu Wisatawan Timur Tengah untuk Berlibur ke Indonesia
Kemenpar Menargetkan 249 Ribu Wisatawan Timur Tengah untuk Berlibur ke Indonesia
