Ragamutama.com – , Jakarta – Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai penjuru Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini diinisiasi oleh Garda Indonesia, yang diketuai oleh Igun Wicaksono. Para demonstran akan berkumpul di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Cikampek, Karawang, Banten, Palembang, dan Lampung. Aksi serupa juga direncanakan di berbagai kota lainnya.
“Garda Indonesia berharap pemerintah segera merespon keluhan para pengemudi ojek dan taksi online terkait pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh para aplikator,” ungkap Igun Wicaksono dalam keterangan tertulis pada Kamis, 15 Mei 2025.
Sebagai bentuk protes, Garda Indonesia dan asosiasi ojek online lainnya akan melakukan aksi offbid massal. Hal ini berarti layanan pemesanan melalui aplikasi akan terhenti pada 20 Mei 2025. “Kami mohon pengertian masyarakat atas aksi ini. Ini merupakan langkah untuk memberikan pembelajaran kepada aplikator yang melanggar regulasi,” jelas Igun.
Igun juga menyampaikan permohonan maaf atas potensi kemacetan di Jakarta akibat aksi tersebut. Ia menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatur waktu perjalanan. “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi dan terganggunya aktivitas masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga telah menyatakan rencana aksi serupa. Ketua SPAI, Lily Pujiati, menjelaskan bahwa aksi offbid massal merupakan bentuk protes terhadap kondisi kerja yang tidak layak dan pemotongan komisi yang mencapai 70 persen dari aplikasi.
Lily mengungkapkan bahwa pengemudi hanya menerima upah Rp 5.200 untuk mengantarkan makanan, sementara pelanggan membayar Rp 18.000 ke platform. “Ini menunjukkan platform mendapat keuntungan besar dengan mengeksploitasi pengemudi,” tegasnya.
Oleh karena itu, SPAI mendukung tuntutan penurunan pemotongan komisi menjadi 10 persen atau bahkan penghapusannya. Selain itu, SPAI juga meminta transparansi dan keadilan dalam pembagian pendapatan dari pengiriman penumpang, barang, dan makanan. “Kami juga menuntut penghapusan program diskriminatif yang memberikan prioritas orderan kepada sebagian pengemudi, sehingga tercipta kesetaraan kesempatan kerja,” lanjut Lily.
Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Retret Kepala Daerah Berlanjut. Buat Apa?
