Ragamutama.com – , Jakarta – Merespon tragedi mengenaskan di Garut, Jawa Barat, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi I DPR RI untuk segera membentuk tim pencari fakta independen. Tim ini diharapkan dapat melakukan investigasi mendalam terhadap peristiwa pemusnahan amunisi TNI AD yang berujung petaka.
Sebagai wujud keprihatinan, koalisi menyampaikan ungkapan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban atas kehilangan nyawa orang-orang terkasih dalam insiden tragis tersebut.
Ardi Manto, Direktur Imparsial, menekankan pentingnya pengusutan tuntas tragedi ini. Menurutnya, kegagalan dalam mengungkap kebenaran sama halnya dengan pengingkaran negara terhadap kewajibannya melindungi hak asasi manusia, khususnya hak hidup para korban.
“Tujuan dari pengusutan ini bukan hanya untuk memberikan kejelasan kepada keluarga korban mengenai apa yang sebenarnya terjadi, tetapi juga untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap peralatan mematikan seperti senjata, amunisi, dan bahan peledak yang berada di bawah kendali TNI,” tegas Ardi dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Selasa, 13 Mei 2025.
Ardi menambahkan, tanpa adanya pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, potensi terulangnya kejadian serupa akan tetap menghantui. Ia juga menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan yang ketat dan penanganan oleh tenaga profesional dalam setiap tahapan pengelolaan amunisi, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan.
“Jika kejadian serupa berulang dan negara melakukan pembiaran, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup, yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun,” imbuhnya.
Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengkritik keras klaim petinggi TNI yang menyebut warga sipil menjadi korban karena mencoba mengambil serpihan logam amunisi. Menurutnya, pernyataan tersebut terlalu terburu-buru dan tidak menunjukkan sensitivitas terhadap perasaan keluarga korban, apalagi disampaikan sebelum adanya hasil penyelidikan yang komprehensif, imparsial, dan transparan.
“Klaim semacam ini justru memberikan kesan seolah-olah korban disalahkan, dengan tujuan untuk mengalihkan tanggung jawab institusional TNI atas kelalaian yang telah terjadi,” kata Isnur.
Koalisi juga mendesak dilakukannya investigasi yang cepat, independen, imparsial, dan menyeluruh terhadap tragedi ini. Secara prinsip, Isnur menekankan bahwa proses pemusnahan amunisi harus dilakukan di lokasi yang jauh dari permukiman warga sipil dan benar-benar steril. Tidak boleh ada warga sipil yang mendekati area pemusnahan amunisi, baik sebelum, selama, maupun setelah proses tersebut berlangsung. “Munculnya korban dari kalangan sipil menjadi alasan kuat mengapa tim pencari fakta sangat diperlukan,” tegas Isnur.
Selain itu, Koalisi Sipil meminta Komnas HAM dan Kepolisian untuk turut serta dalam menginvestigasi kasus ini, mengingat banyaknya korban dari kalangan sipil dan lokasi kejadian yang berada di luar zona militer. Isnur menjelaskan bahwa keterlibatan Komnas HAM sangat penting untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, termasuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki di masa depan.
Ledakan amunisi yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin pagi, 12 Mei 2025, telah merenggut nyawa sembilan warga sipil dan empat anggota TNI. Salah satu anggota TNI yang menjadi korban adalah Kepala Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) III Pusat Peralatan TNI AD. Peristiwa nahas ini terjadi saat personel Gupusmu III Peralatan TNI AD sedang melaksanakan kegiatan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai.
Kementrian Pertahanan menjelaskan bahwa lokasi kejadian berada di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut, yang memang sering digunakan untuk kegiatan pemusnahan amunisi.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula saat Jajaran Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD menggelar kegiatan pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. “Di awal kegiatan, pengecekan terhadap personel dan lokasi peledakan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dinyatakan aman,” kata Wahyu.
Setelah itu, personel membuat dua lubang sumur untuk menampung amunisi milik TNI AD yang akan dimusnahkan. Amunisi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lubang dan diledakkan oleh personel TNI AD menggunakan detonator. “Peledakan di kedua sumur berjalan dengan sempurna dan aman,” kata Wahyu.
Kemudian, personel mengisi satu lubang yang telah disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya digunakan untuk meledakkan kedua lubang sumur. Detonator tersebut dimasukkan ke dalam lubang dan dimusnahkan dengan cara yang sama seperti pemusnahan amunisi sebelumnya. “Saat tim penyusun amunisi sedang menyusun detonator di dalam lubang, tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang tersebut,” pungkas Wahyu.
Sigit Zulmunir, Dani Aswara, Yudono Yanuar, Novali Panji Nugroho turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: TNI AD Ungkap Kronologi Ledakan Detonator saat Pemusnahan Amunisi
