Ragamutama.com – , Jakarta – Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyelesaikan agenda penting melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), termasuk keputusan mengenai pembagian dividen untuk tahun buku 2024. Selain alokasi dividen, RUPST juga menjadi wadah untuk menentukan perubahan dalam susunan pengurus perusahaan.
Dividen, pada dasarnya, adalah pembagian keuntungan yang dialokasikan kepada para pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Lebih sederhananya, dividen merupakan wujud imbalan yang diberikan perusahaan kepada investor, bisa berupa saham tambahan atau dalam bentuk uang tunai. Berikut adalah beberapa bank BUMN yang telah mengumumkan pembagian dividen:
Bank BTN
Menurut laporan dari Antara, RUPST PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyetujui pembagian dividen dengan nilai total mencapai Rp751,83 miliar. Pengumuman ini disampaikan saat RUPST yang berlangsung di Menara BTN, Jakarta, pada hari Rabu, 26 Maret 2025.
Dengan angka dividen yang telah disepakati, dividend payout ratio BTN tercatat sebesar 25 persen dari total laba bersih yang diperoleh selama tahun buku 2024. Perlu diketahui, BTN mencatatkan laba bersih sebesar Rp 3 triliun pada akhir tahun 2024, yang menunjukkan penurunan sekitar 14 persen jika dibandingkan dengan laba bersih tahun 2023 yang mencapai Rp3,5 triliun.
Bank Mandiri
Pada hari Selasa, 25 Maret 2025, RUPST PT Bank Mandiri Tbk secara resmi menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 43,51 Triliun. Jumlah dividen ini diambil dari 78 persen laba bersih konsolidasi yang berhasil diraih Bank Mandiri sepanjang tahun 2024.
Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyampaikan bahwa besaran dividen ini mencerminkan komitmen manajemen Bank Mandiri untuk terus memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional, serta memperkuat posisinya sebagai mitra finansial utama pilihan para nasabah. “Keputusan ini juga menunjukkan dukungan kuat dari para pemegang saham kepada manajemen untuk mempercepat rencana ekspansi bisnis perseroan,” ungkap Darmawan dalam pernyataan resminya.
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
BRI telah melaksanakan RUPST pada tanggal 24 Maret lalu dan memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 51,73 triliun kepada para pemegang saham. Pada tahun 2024, BRI mencatatkan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 60,15 triliun.
Dari total laba tersebut, BRI menetapkan bahwa total dividen tunai yang akan dibagikan mencapai Rp51,73 triliun. Sebelumnya, pada tanggal 15 Januari 2025, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp 20,33 triliun atau Rp135 per lembar saham. Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp31,40 triliun.
Bank Negara Indonesia (BNI)
BNI telah menyelenggarakan RUPST pada tanggal 26 Maret 2025, yang menyetujui penggunaan 65 persen dari laba bersih tahun 2024 senilai Rp13,95 triliun untuk pembayaran dividen. Sementara itu, 35% sisanya dari laba, atau senilai Rp7,5 triliun, akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha.
Bank DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau yang lebih dikenal sebagai Bank DKI, akan membagikan dividen senilai Rp 249,3 miliar. Keputusan ini telah disetujui dalam RUPST yang diadakan pada hari Rabu, 30 April 2025.
“Sedangkan sisa laba bersih tahun 2024 sebesar 68 persen atau senilai Rp 529,7 miliar ditetapkan sebagai saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk pengembangan Bank DKI,” ujar Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Selasa, 6 Mei 2025.
Agus merinci bahwa dividen tersebut dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 249,2 miliar, dan kepada Perumda Pasar Jaya sebesar Rp 56 miliar.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dividen BUMN akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Hingga Maret 2025, setoran dividen BUMN tercatat sebesar Rp 10,9 triliun atau 12,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 90 triliun, mengalami kontraksi sebesar 74,6 persen secara year-on-year (YoY) atau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kayla Najmi Ihsani, Adil Al Hasan turut memberikan kontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Bagaimana Penetapan Kuota Impor Memicu Korupsi Politik
