100 Hari Prabowo-Gibran, Dosen Fisipol UGM Soroti Kepahlawanan Palsu dalam Penegakan Hukum Korupsi

- Penulis

Selasa, 4 Februari 2025 - 10:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAGAMUTAMA.COM, Jakarta – Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, mengamati bahwa Presiden Prabowo Subianto menerapkan kepahlawanan palsu atau fake heroism sehingga proses penegakan hukum korupsi selama 100 hari kerja pemerintahan pertama tidak berjalan sempurna.

Menurut Alfath, Prabowo memainkan situasi suasana kebatinan publik yang dapat disebut sebagai bagian dari kepahlawanan palsu atau fake heroism. Prabowo memaksa publik untuk percaya pemerintah memiliki gebrakan dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Akan tetapi, jika diamati lebih dalam, pemain utama kasus korupsi di Indonesia belum mampu menjangkau para pemain utama.

“Dia (Prabowo) memaksa publik untuk melihat kalau ternyata pemerintah itu punya gebrakan untuk menangkap para koruptor, tapi kalau misalkan kita cek secara lebih detail, sebenarnya bukan.” katanya kepada Tempo, Jumat, 31 Januari 2025.

Saat ini, urusan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo-Gibran kian rumit karena tidak ada gebrakan baru yang bisa diterapkan. Prabowo pernah menyatakan keinginannya untuk mengejar koruptor hingga ke Antartika. Tetapi, Prabowo justru terkesan ingin memaafkan koruptor juga mengembalikan dana korupsi.

“Bisa terlihat dari beberapa pernyataan Prabowo di publik yang kemudian menyatakan semula akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, tapi setelahnya justru Prabowo terkesan ingin memaafkan koruptor sepanjang dia mengembalikan dana korupsi. Tendensi soal itu sudah muncul di publik dan menunjukkan bahwa Prabowo tidak punya komitmen politik kuat untuk pemberantasan korupsi,” kata Alfath.

Baca Juga :  Profil Adi Mula Nakalelu, Wakil Bupati Termuda dari Barito Timur, Kalteng

Dalam kasus penangkapan korupsi, tidak dapat dipungkiri bahwa hanya para bawahan yang sudah mendapatkan penindakan secara hukum. Hal tersebut belum cukup mampu menghentikan atau menyelesaikan persoalan korupsi yang bersifat struktural.

“Jadi itu disebut sebagai pahlawan palsu atau fake heroism. Ia menangkap seolah-olah keren dan baik, tapi tidak pernah menyelesaikan inti persoalan karena akarnya tidak pernah disentuh,” kata Alfath.

Selama 100 hari pertama kerja, sudah muncul beberapa penangkapan terkait dugaan korupsi, seperti kasus korupsi 1 triliun oleh eks pejabat Mahkamah Agung, kasus judi online yang menyeret Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, dan bahkan isu soal pagar laut Namun, belum ada tindakan besar yang dijalankan oleh pemerintah untuk menggali isu tersebut hingga akarnya.

“Di titik ini, sebenarnya kita melihat negara sedang berselingkuh dengan yang namanya koruptor. Di titik ini, kita bisa melihat 100 hari pertama belum menunjukkan kinerja yang memadai,” ujarnya.

Alfath sebelumnya juga telah mengamati klaim yang diberikan politisi Gerindra sebagai penyokong utama Prabowo yang mengatakan bahwa Presiden tersebut telah berkoordinasi dengan pihak Jaksa Agung soal agenda pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal. Namun Alfath belum melihat komitmen tersebut sebagai kebijakan pemberantasan korupsi yang cukup. Untuk melihat keefektifan kebijakan, maka perlu terukur dari akar permasalahan terlebih dahulu.

Baca Juga :  Wiranto Tanggapi Tuntutan Purnawirawan TNI Ganti Gibran Rakabuming

Salah satu permasalahan dari penegakan hukum yang menghambat pemberantasan korupsi adalah soal lembaga KPK yang tidak lagi dapat dikatakan independen. Saat ini, KPK dipimpin oleh pihak yang dipilih Presiden sebelumnya, yakni Jokowi. Setyo Budiyanto yang merupakan Ketua KPK saat ini dipilih oleh Jokowi sebelum lengser.

“Orang-orang yang kemudian terpilih di awal pemerintahan Prabowo-Gibran adalah orang-orang yang telah dikehendaki Jokowi. Artinya, Jokowi tidak akan dikait-kaitkan dengan isu korupsi karena orang-orang yang terpilih menjadi komisioner di era Prabowo-Gibran adalah orang-orang yang sudah disepakati Jokowi,” kata Alfath.

Menurut Alfath, KPK harus mewakili kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu. “Korupsi kan persoalan sistemik, maka cara untuk merespon dan menjawabnya harus dilakukan dengan cara sistemik. Nah, itu bisa dimulai dari pemilihan pimpinan KPK yang benar-benar mewakili kepentingan publik, kemudian kewenangannya ditingkatkan bukannya justru dikurangi,” ujar Alfath.

Pilihan Editor: Dosen Fisipol UGM Membedah Kegagalan Independensi KPK

Berita Terkait

Prabowo Kejar Pajak Orang Kaya: Sinyal Kebijakan Ekonomi Baru?
Vasektomi Syarat Bansos Dedi Mulyadi: Komnas HAM Tegaskan Hak Privasi Tubuh!
MUI Jabar Tegas: Vasektomi Haram, Tak Layak Jadi Syarat Bansos!
Prabowo Janjikan Televisi Canggih untuk Sekolah di Hardiknas
Prabowo Instruksikan Renovasi Ribuan Sekolah Rusak di 2024
Efektifkah? Kontroversi Siswa Nakal Dibina di Barak Militer 6 Bulan
Menteri Pendidikan Kunjungi SD Bogor Jelang Renovasi Besar Hari Pendidikan Nasional
Prabowo Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional, Kemensos Siap Membantu

Berita Terkait

Jumat, 2 Mei 2025 - 19:15 WIB

Prabowo Kejar Pajak Orang Kaya: Sinyal Kebijakan Ekonomi Baru?

Jumat, 2 Mei 2025 - 18:27 WIB

Vasektomi Syarat Bansos Dedi Mulyadi: Komnas HAM Tegaskan Hak Privasi Tubuh!

Jumat, 2 Mei 2025 - 18:15 WIB

MUI Jabar Tegas: Vasektomi Haram, Tak Layak Jadi Syarat Bansos!

Jumat, 2 Mei 2025 - 16:55 WIB

Prabowo Janjikan Televisi Canggih untuk Sekolah di Hardiknas

Jumat, 2 Mei 2025 - 16:11 WIB

Prabowo Instruksikan Renovasi Ribuan Sekolah Rusak di 2024

Berita Terbaru

finance

Prodia Bagi Dividen Jumbo: Peluang Investasi Saham PRDA?

Jumat, 2 Mei 2025 - 20:31 WIB

Society Culture And History

Jelajahi 8 Situs Warisan Dunia UNESCO Tersembunyi di India

Jumat, 2 Mei 2025 - 20:27 WIB

technology

Vivo Y19 5G: Baterai Jumbo, AI Canggih, Harga 2 Jutaan!

Jumat, 2 Mei 2025 - 20:20 WIB