Polri Siap Berantas Premanisme Skala Nasional Melalui Operasi Besar

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 6 Mei 2025 - 20:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) telah menerbitkan surat telegram yang menginstruksikan seluruh Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) untuk melaksanakan Operasi Besar Pemberantasan Premanisme. Operasi penegakan hukum ini secara resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2025.

Instruksi tersebut secara rinci dituangkan dalam surat telegram bernomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang secara khusus ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama dari operasi penindakan ini adalah untuk memastikan keamanan dan kelancaran investasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Polri memiliki komitmen kuat untuk memberantas segala bentuk aksi premanisme yang selama ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta berpotensi besar menghambat iklim investasi. Operasi ini ditujukan untuk menindak tegas para pelaku dan membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam praktik premanisme secara komprehensif,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan resminya pada hari Selasa (6/5).

Baca Juga :  Tarif Resiprokal Era Trump: AS Klaim Keadilan, Apa Alasannya?

Brigjen Pol Trunoyudo menambahkan bahwa jenis-jenis kejahatan yang menjadi fokus utama penindakan dalam operasi ini meliputi berbagai bentuk pemerasan, pungutan liar, tindakan pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga tindakan penganiayaan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok.

“Praktik premanisme dalam bentuk apapun yang mengganggu ketertiban umum serta merusak iklim usaha akan ditindak dengan tegas tanpa kompromi. Ini merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan rasa aman dan memberikan kepastian hukum, khususnya bagi para pelaku usaha di Indonesia,” jelasnya lebih lanjut.

Baca Juga :  Hasan Nasbi Kembali ke Istana Usai Mundur dari PCO: Ada Perintah Lanjut!

Dalam pelaksanaan operasi ini, Polri juga akan memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Koordinasi lintas sektoral ini dianggap sangat penting untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Berita Terkait

Tiket HUT RI ke-80 di Istana: Kuota Naik Jadi 2.000!
Dudung Bicara Bendera One Piece: Persatuan Bangsa Jadi Sorotan!
PDIP: Bendera One Piece Bukan Makar! Kritik Pengibaran Berlebihan?
Kata Herman Khaeron Soal Penegakan Hukum ke Pengibar Bendera One Piece
Tom Lembong vs Hakim: Laporan ke MA, Apa Pemicunya?
Besok! PSU Pilkada Papua Digelar: Penentu Masa Depan?
One Piece: Bendera Berkibar, Amnesty Kecam Respons Pemerintah!
Gibran One Piece: Strategi Politik di Pilpres 2024?

Berita Terkait

Selasa, 5 Agustus 2025 - 20:27 WIB

Tiket HUT RI ke-80 di Istana: Kuota Naik Jadi 2.000!

Selasa, 5 Agustus 2025 - 18:21 WIB

Dudung Bicara Bendera One Piece: Persatuan Bangsa Jadi Sorotan!

Selasa, 5 Agustus 2025 - 18:14 WIB

PDIP: Bendera One Piece Bukan Makar! Kritik Pengibaran Berlebihan?

Selasa, 5 Agustus 2025 - 15:34 WIB

Kata Herman Khaeron Soal Penegakan Hukum ke Pengibar Bendera One Piece

Selasa, 5 Agustus 2025 - 13:49 WIB

Tom Lembong vs Hakim: Laporan ke MA, Apa Pemicunya?

Berita Terbaru

Public Safety And Emergencies

Petisi Kekerasan Seksual Lembaga HIV AIDS Viral, Tuntut Keadilan!

Rabu, 6 Agu 2025 - 01:22 WIB

Uncategorized

Bendera One Piece: Simbol Kekecewaan Ala Gubma BEM Fisip UNSRI

Selasa, 5 Agu 2025 - 22:48 WIB