Ragamutama.com – , Jakarta – Rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk meniadakan praktik outsourcing atau alih daya menjadi sorotan. Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), memberikan tanggapannya. Shinta berpendapat bahwa penghapusan total sistem outsourcing dapat memengaruhi kemampuan industri dalam negeri untuk bersaing, terutama bagi sektor-sektor yang mengandalkan banyak tenaga kerja.
“Jika penghapusan total sistem outsourcing tidak dipertimbangkan dengan seksama, hal ini berpotensi menurunkan daya saing industri nasional, terutama sektor padat karya seperti manufaktur, logistik, dan sektor jasa,” ungkap Shinta saat dihubungi oleh Tempo pada hari Minggu, 4 Mei 2025.
Menurut Shinta, penerapan outsourcing di Indonesia masih memerlukan peningkatan, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang terus mengembangkan sistem outsourcing mereka. Ia mencontohkan beberapa negara ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina, yang justru sedang memperkuat sistem outsourcing mereka dengan tata kelola yang lebih baik.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang diambil sejalan dengan praktik internasional dan strategi peningkatan daya saing nasional,” tegasnya.
Apindo memahami niat Prabowo untuk menghapus outsourcing sebagai bentuk perhatian terhadap isu ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, Shinta menekankan perlunya klarifikasi mengenai rencana penghapusan outsourcing tersebut. “Apakah ini berkaitan dengan jenis pekerjaan tertentu, bentuk hubungan kerja tertentu, atau keseluruhan praktik bisnis yang melibatkan alih daya?” tanyanya.
Shinta menjelaskan bahwa outsourcing bukan hanya sekadar hubungan ketenagakerjaan, tetapi juga bagian dari model bisnis yang telah umum diterapkan secara global. Banyak perusahaan internasional menjalankan bisnis mereka dengan tenaga kerja langsung, sementara fungsi-fungsi pendukung diserahkan melalui kerja sama antar pelaku usaha. Dalam konteks ini, outsourcing menjadi instrumen penting untuk mendukung fleksibilitas dan daya saing industri nasional.
Oleh karena itu, ia meminta agar wacana penghapusan outsourcing ini dikaji dengan seksama, dengan memperhatikan sistem hukum yang berlaku. Alih-alih dihapus secara keseluruhan, Shinta menyarankan agar tata kelolanya diperbaiki dan diperkuat.
“Sebaiknya kebijakan ini tidak mengarah pada penghapusan menyeluruh, melainkan pada upaya perbaikan dan penguatan tata kelola agar lebih adil, akuntabel, dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku,” ujarnya.
Shinta menyatakan bahwa Apindo siap mendukung pemerintah dalam proses kajian ini, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, iklim investasi nasional, hingga daya saing Indonesia di kancah global.
Penghapusan sistem outsourcing sendiri merupakan salah satu tuntutan utama dari kalangan buruh pada peringatan Hari Buruh yang lalu, tepatnya pada Kamis, 1 Mei 2025, di Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Tuntutan ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
“Isu utama yang diangkat dalam perayaan May Day adalah penghapusan outsourcing (tenaga alih daya), pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), upah yang layak, dan perlindungan buruh melalui pengesahan RUU (Rancangan Undang-Undang) Ketenagakerjaan yang baru,” kata Said Iqbal pada hari Kamis.
Saat menghadiri perayaan May Day di Monas, Prabowo menyatakan bahwa ia memahami tuntutan tersebut. Namun, ia menekankan perlunya kajian yang realistis, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk segera mencari cara agar kita bisa, jika tidak segera, secepat mungkin menghapus outsourcing. Tetapi, saudara-saudara, kita juga harus bersikap realistis,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak buruh dan kepastian bagi investor adalah tantangan besar. “Kalau mereka (investor) tidak berinvestasi, tidak ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, kalian tidak bisa bekerja,” ujar Prabowo.
Dani Aswara turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Gelombang PHK Diperkirakan Makin Tinggi. Apa Penyebabnya?
