Ragamutama.com, JAKARTA – Wacana penghapusan sistem alih daya atau outsourcing oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menuai respons dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan pandangannya bahwa penghapusan outsourcing saat ini bukanlah langkah yang tepat, mengingat potensi dampaknya terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia.
“Menurut kami, timing-nya kurang pas. Kita sedang menghadapi tantangan pelemahan ekonomi, baik akibat perang dagang maupun kondisi domestik yang lesu, yang berujung pada PHK,” ujar Bob kepada Kontan.co.id, Minggu (4/5).
Di tengah situasi ini, dunia usaha justru mengharapkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis, seperti relaksasi regulasi dan kemudahan dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Apindo Minta Investasi Bersih dari Pungli
“Peluang pekerjaan tidak hanya yang bersifat temporary, tetapi juga yang melalui outsourcing, serta program magang. Semua itu perlu dibuka lebar, bukan malah dipersempit atau dievaluasi,” tegasnya.
Bob menekankan bahwa Indonesia masih berjuang meningkatkan daya tarik investasi karena regulasi yang kurang bersahabat bagi investor.
Kondisi ini, menurut Bob, menyebabkan biaya investasi di Indonesia menjadi tinggi, sehingga membatasi fleksibilitas operasional para investor.
Oleh karena itu, deregulasi kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan peluang investasi, termasuk di sektor ketenagakerjaan yang merupakan komponen biaya tinggi dalam perekonomian Indonesia.
Soal Pungli Ormas di Pabrik Subang, Apindo Soroti Urgensi Perlindungan Hukum
“Relaksasi di sektor perburuhan sama pentingnya dengan di sektor perdagangan. Investasi tidak akan masuk ke negara dengan regulasi yang over regulated, yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bob menyarankan agar kajian terhadap rencana penghapusan alih daya ini melibatkan pihak ketiga yang profesional dan independen dari pemerintah.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.
“Kita berharap ada kebijakan yang bersifat teknokratis, di mana setiap aturan didahului dengan analisis kebijakan yang mendalam,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5), menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Pemerintah Akan Bentuk Satgas Percepatan Deregulasi, Apindo Beri Masukan Ini
Dewan ini akan bertugas mencari solusi terbaik untuk menghapus sistem outsourcing secara bertahap.
Penghapusan ini, lanjutnya, tidak boleh dilakukan secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan kepentingan para investor.
Sebab, jika investor enggan berinvestasi di Indonesia, maka tidak akan ada pembangunan pabrik dan penciptaan lapangan kerja.
“Kita harus realistis. Kita wajib menjaga kepentingan investor. Tanpa investasi, tidak akan ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” pungkasnya.
