Ragamutama.com – , Jakarta – Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA) mengecam keras langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Aliansi ini tegas menyatakan bahwa metode pendidikan disiplin ala militer tidak sesuai dan justru merugikan anak.
Aliansi PKTA mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengintervensi kebijakan tersebut dan menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan pendekatan yang ramah anak dalam menangani permasalahan perilaku siswa yang menyimpang.
“Mengirim siswa bermasalah ke barak TNI untuk tujuan pendisiplinan merupakan pelanggaran hak anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, baik dalam hukum nasional maupun internasional,” tegas Aliansi PKTA dalam keterangan resminya, Ahad, 4 Mei 2025.
Aliansi menekankan pentingnya memahami faktor-faktor kompleks yang melatarbelakangi perilaku menyimpang anak. Perilaku tersebut bukanlah semata-mata keputusan individu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keluarga, pendidikan, lingkungan, dan pergaulan sebaya.
Mengingat catatan panjang kekerasan aparat, Aliansi PKTA menilai pengiriman anak ke barak militer sangat berisiko. Mereka merujuk data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang mencatat 64 kasus kekerasan TNI terhadap warga sipil antara Oktober 2023 hingga September 2024. Beberapa korban bahkan anak-anak, seperti kasus MHS yang tewas akibat penganiayaan anggota TNI dalam peristiwa tawuran. Catatan ini menunjukkan kecenderungan aparat TNI untuk menggunakan kekerasan secara berlebihan.
“Metode militeristik justru mengancam kebebasan anak dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan anak, serta gagal mengatasi akar permasalahan perilaku menyimpang,” lanjut Aliansi PKTA.
Lebih lanjut, Aliansi PKTA menyoroti potensi pelabelan negatif terhadap anak yang ditempatkan di barak militer, yang dapat menimbulkan stigma buruk. “Ini sangat berbahaya dan berdampak jangka panjang bagi anak,” imbuh mereka.
Aliansi PKTA mengusulkan solusi yang berfokus pada peran orang tua, lingkungan, dan pendidikan sebagai penanggung jawab utama anak. Penguatan, pembenahan, dan perlindungan anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas, agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang suportif dan positif.
Sebagai contoh, Aliansi PKTA menyarankan pemanfaatan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan pelatihan bagi orang tua dan mengajarkan intervensi yang ramah anak.
Program pendidikan karakter ala militer yang digagas Dedi Mulyadi telah dimulai sejak Kamis, 1 Mei 2025, di Purwakarta dan Bandung. Setidaknya 69 pelajar telah dikirim ke barak militer, dengan kriteria peserta dimulai dari jenjang Sekolah Menengah Pertama.
Pilihan Editor: Alasan Sesungguhnya Hasan Nasbi Mundur
