Ragamutama.com – , Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Joko Widodo sebagai utusan khusus pemerintah untuk menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Keberangkatan Jokowi didampingi delegasi penting, termasuk Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.
Pilihan editor: Bagaimana Sertifikat Halal Terbit untuk Jajanan Anak Mengandung Babi
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai alasan spesifik penunjukan Jokowi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyampaikan bahwa Jokowi dan rombongan membawa sebuah surat pribadi dari Presiden Prabowo yang ditujukan kepada pemerintah Vatikan.
Surat tersebut berisi harapan dari kepala negara agar semangat Paus Fransiskus dalam membela kelompok rentan dan kaum tertindas dapat terus dilanjutkan. Prabowo juga menyampaikan ungkapan duka cita mendalam atas kehilangan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjelaskan bahwa keputusan Prabowo mengutus Jokowi ke Vatikan berkaitan erat dengan kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia pada bulan September tahun lalu.
Muzani menambahkan, pada saat kunjungan tersebut, Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan secara langsung menyambut serta berinteraksi dengan Paus Fransiskus. “Oleh karena itu, Pak Prabowo merasa bahwa tingkatannya adalah setara kepala negara. Itulah sebabnya Pak Jokowi diminta untuk menghadiri dan mewakili pemerintah, rakyat, serta bangsa Indonesia di Vatikan,” ujar Muzani di Kompleks MPR/DPR/DPD pada hari Jumat, 25 April 2025.
Keputusan Prabowo untuk mengutus Jokowi menuai kritik dari Direktur Eksekutif Para Syndicate, Virdika Rizki Utama. Ia menyoroti rekam jejak Jokowi yang sempat masuk dalam nominasi tokoh terkorupsi pada tahun 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Virdika berpendapat bahwa rekam jejak Jokowi sebagai tokoh yang diasosiasikan dengan isu korupsi telah melekat dalam ingatan politik internasional. “Mengutus Jokowi sama dengan mengirim pesan yang kurang tepat. Indonesia mengirimkan figur yang dicurigai oleh publik global ke sebuah tempat yang sangat menjunjung tinggi moralitas. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal pesan politik,” ungkapnya pada hari Kamis, 24 April 2025.
Dengan menunjuk Jokowi, lanjutnya, Prabowo dinilai telah kehilangan kesempatan untuk menunjukkan empati yang tulus kepada komunitas Katolik di Indonesia. Terlebih lagi, Virdika berpendapat bahwa prosesi pemakaman Paus Fransiskus tidak semata-mata dapat dipandang sebagai acara seremonial kenegaraan.
“Dengan memilih mengutus Jokowi, seorang figur yang integritas moral dan etikanya dipertanyakan di ruang publik, Prabowo seolah-olah mengabaikan perasaan mendalam umat Katolik,” tegasnya.
Kritik serupa juga datang dari politisi PDI Perjuangan, Aria Bima. Ia menyatakan bahwa ada figur lain yang dianggap lebih pantas untuk mewakili Indonesia di Vatikan dibandingkan Jokowi.
Menurutnya, Prabowo sebaiknya mengutus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewakili pemerintahannya. Ia menilai bahwa putra sulung Jokowi tersebut memiliki posisi yang lebih strategis untuk menyampaikan rasa belasungkawa pemerintah Indonesia atas wafatnya Paus Fransiskus.
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi atau Bara JP, Utje Gustaaf Patty, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, keputusan Prabowo untuk mengutus Jokowi menghadiri pemakaman Paus Fransiskus adalah langkah yang cerdas. “Menurut Presiden Prabowo, Jokowi adalah sosok yang paling tepat,” ujarnya saat dihubungi pada hari Sabtu, 26 April 2025.
Ia meyakini bahwa keputusan tersebut telah dipertimbangkan secara matang oleh kepala negara. Terkait kritikan publik, Utje menilai bahwa suara-suara tersebut tidak mewakili pandangan mayoritas masyarakat Indonesia. “Kritik publik hanya datang dari sebagian kecil orang. Lagi pula, nominasi OCCRP itu tidak valid karena dapat diusulkan oleh siapa saja,” jelasnya.
Jokowi sendiri telah tiba di Roma, Italia sejak hari Jumat, 25 April 2025. Ia datang bersama dua anggota delegasi lainnya, yaitu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai telah tiba lebih dulu pada hari Kamis, 24 April 2025.
Hendrik Yaputra, Ervana Trikarinaputri, dan Dian Rahma turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Penjelasan Wakil Wali Kota Solo soal Usulan Daerah Istimewa Surakarta
