Ragamutama.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, menyoroti pinjaman luar negeri senilai Rp 6,49 triliun yang diterima pemerintah dari Spanyol. Dana tersebut dialokasikan untuk proyek Sistem Pengawasan Terintegrasi Maritim dan Perikanan (MFISS) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Firman menyatakan keprihatinannya, mengatakan pinjaman ini hanya akan menambah beban utang negara yang sudah ada. Ia mempertanyakan urgensi pinjaman tersebut, menyarankan agar KKP memanfaatkan anggaran yang telah tersedia.
“Meskipun anggaran belum optimal, setidaknya kita tidak menambah utang negara yang berpotensi meningkatkan ketergantungan pada negara lain,” tegas Firman dari Fraksi Partai Golkar DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 April 2025.
Firman menjelaskan keterbatasan anggaran saat ini akibat penerapan sistem unified budget. Pinjaman baru untuk MFISS dikhawatirkan akan mengganggu alokasi anggaran untuk program prioritas dan kegiatan baseline.
Tempo memperoleh salinan surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya KKP terkait perjanjian pinjaman ini.
Surat tertanggal 24 Maret 2025 tersebut menyebutkan penandatanganan dua perjanjian pinjaman (credit agreement/CA) dengan Instituto de Credito Official (ICO) dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), keduanya lembaga keuangan Spanyol.
Pinjaman dari ICO berjumlah EUR 150.800.000 (sekitar Rp 2,9 triliun), atau 44% dari total pinjaman. Sementara pinjaman dari BBVA mencapai EUR 189.082.010 (sekitar Rp 3,6 triliun), mewakili 56% dari total pinjaman.
Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, membenarkan total pinjaman dari Spanyol mencapai Rp 6,5 triliun.
Konfirmasi tersebut disampaikan Deni saat dihubungi pada Rabu, 16 April 2025. “Benar (meminjam dari pemerintah Spanyol),” ujarnya singkat.
Surat tersebut juga meminta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP untuk memastikan pelaksanaan proyek MFISS sesuai jadwal dan menerapkan prinsip efisiensi biaya.
Kerja sama finansial Indonesia-Spanyol telah disepakati sebelumnya dalam pertemuan di Kementerian Luar Negeri pada 11 Maret 2025. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Umar Hadi, menyatakan kerja sama ini tak hanya meningkatkan efisiensi pendanaan, tetapi juga membuka peluang inovasi di berbagai sektor.
“Kami melihat manfaat langsung dari kerja sama keuangan Indonesia-Spanyol yang memungkinkan proyek strategis seperti Sistem Pengawasan Terintegrasi Maritim dan Perikanan, serta penguatan keamanan siber di Indonesia,” kata Umar, seperti dikutip Antara.
Anastasya Lavenia, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Pemerintah RI Utang Rp 6,49 triliun dari Spanyol untuk Membiayai Proyek KKP
