Ragamutama.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mempercepat penyederhanaan berbagai aturan teknis terkait perizinan di sektor mineral serta minyak dan gas bumi (migas). Tujuan utama dari penyederhanaan ini adalah untuk memfasilitasi dan memperlancar arus investasi yang masuk ke Indonesia.
“Saya minta agar semua regulasi yang dianggap memberatkan segera ditangani dan diselesaikan, mengingat kebutuhan kita akan percepatan sangat mendesak. Kelambatan dalam hal ini dapat menghambat para stakeholder di sektor migas dan minerba. Oleh karena itu, kita harus bertindak responsif,” tegas Bahlil dalam sambutannya pada acara halalbihalal Kementerian ESDM, yang diselenggarakan pada hari Rabu, 9 April 2025.
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menekankan bahwa deregulasi perizinan di sektor mineral dan migas merupakan salah satu fokus utama yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, Presiden secara khusus telah meminta kepada setiap kementerian untuk menyederhanakan proses perizinan agar tidak menjadi batu sandungan bagi investasi.
“Jangan sampai peraturan teknis yang ada di kementerian justru menjadi penghalang bagi masuknya investasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmennya untuk mendorong peningkatan investasi di sektor sumber daya alam. Prabowo menargetkan bahwa peningkatan investasi ini akan menciptakan delapan juta lapangan pekerjaan baru.
“Kami sangat optimistis dan bersyukur atas potensi sumber daya alam yang kita miliki, dan kami berkomitmen untuk mengelola serta melaksanakan potensi ini dengan sebaik-baiknya,” kata Prabowo, seperti yang dikutip dari keterangan resmi saat peresmian pabrik pemurnian logam mulia Freeport Indonesia di Gresik pada pertengahan bulan Maret lalu.
Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan 30 proyek baru yang berfokus pada pemrosesan dan hilirisasi bahan mentah. Selain sektor migas dan mineral, upaya hilirisasi ini juga akan menyasar komoditas non-migas.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Prabowo berharap agar seluruh jajaran pemerintah senantiasa menerapkan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas. “Kami melihat bahwa beberapa sektor seperti pertanian dan perikanan memiliki peran yang sangat penting, karena tidak hanya memberikan kontribusi devisa yang besar, tetapi juga membuka peluang kerja yang signifikan,” imbuh Prabowo.
Pilihan Editor: Bahlil Menanggapi Tarif Trump: Hal Biasa
