Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak kebijakan tarif impor balasan yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. GAPMMI memperkirakan kebijakan ini akan memicu peningkatan biaya produksi, penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke pasar AS, serta berpotensi besar menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan lapangan kerja di sektor terkait. Perlu dicatat, AS merupakan pasar ekspor yang sangat penting bagi sejumlah produk makanan dan minuman unggulan Indonesia, seperti kopi, produk kelapa, kakao, dan juga minyak sawit.
Ketua Umum GAPPMI, Adhi Lukman, menjelaskan bahwa terdapat tiga konsekuensi utama dari penerapan tarif impor resiprokal sebesar 32% oleh AS terhadap produk-produk asal Indonesia. Berikut adalah uraian lebih detail mengenai dampak-dampak tersebut:
1. Peningkatan Beban Produksi: Pemberlakuan tarif impor berpotensi menaikkan biaya produksi bagi industri dalam negeri yang menggunakan bahan baku impor dari AS. Akibatnya, daya saing produk Indonesia di pasar internasional akan melemah, dan pada saat yang sama, harga jual produk di dalam negeri pun berpotensi mengalami kenaikan. Adhi mencontohkan bahwa industri makanan dan minuman di Indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku penting dari AS, termasuk gandum, kedelai, dan susu.
2. Penurunan Volume Ekspor: Tarif yang tinggi berpotensi menyebabkan penurunan signifikan dalam volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia, tidak hanya ke AS, tetapi juga ke negara-negara tujuan ekspor lainnya. Kondisi ini tentu akan berdampak buruk pada kinerja dan laju pertumbuhan industri nasional secara keseluruhan.
3. Konsekuensi terhadap Ketenagakerjaan: Penurunan aktivitas ekspor dikhawatirkan akan mengancam stabilitas lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, terutama dalam situasi ekonomi yang sedang kurang kondusif.
GAPMMI Mendorong Pemerintah untuk Melakukan Negosiasi
Adhi menekankan bahwa hubungan perdagangan yang sehat antara Indonesia dan AS sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi kedua negara. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan dagang antar keduanya menjadi prioritas utama.
GAPMMI mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan. “GAPMMI sangat menganjurkan agar Pemerintah Indonesia segera mengambil inisiatif negosiasi diplomatik, berdialog intensif dengan pemerintah AS untuk mencari solusi yang lebih konstruktif, dan meminimalkan dampak negatif dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh AS,” ungkap Adhi dalam pernyataan tertulisnya pada hari Sabtu (5/4).
- Tidak Seperti Vietnam dan Kamboja, Pemerintah Menyiapkan 5 Strategi Menghadapi Tarif Impor Trump
- Anwar Ibrahim Menelepon Prabowo, ASEAN Bersiap Mengambil Tindakan Terkait Tarif Trump
- Barclays Memprediksi: Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Memperlambat Pertumbuhan Ekonomi Asia
GAPMMI juga berharap agar Pemerintah Indonesia dapat melakukan analisis komprehensif terhadap dampak kebijakan tarif impor resiprokal ini secara menyeluruh. Selain itu, GAPMMI mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan kebijakan yang memadai kepada industri makanan dan minuman, dengan tujuan membantu mereka mengatasi lonjakan biaya produksi dan mempertahankan daya saing di pasar global.
Di samping itu, para pelaku usaha di sektor makanan dan minuman juga berharap agar pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang sangat krusial dalam menciptakan stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan.
“Diperlukan penguatan industri nasional dengan mendorong hilirisasi industri di sektor agrobisnis dan substitusi impor bahan baku dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, khususnya untuk jenis komoditas yang memungkinkan,” jelas Adhi.
Lebih lanjut, GAPMMI berharap agar pemerintah tetap mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai respons terhadap kenaikan bea masuk impor yang diterapkan oleh AS. “Kebijakan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri, terutama dari belanja pemerintah,” kata Adhi.
Kebijakan TKDN juga memberikan kepastian investasi dan menarik investasi baru ke Indonesia. Banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di industri yang produknya dibeli oleh pemerintah berkat adanya kebijakan TKDN. GAPMMI memperingatkan bahwa pelonggaran kebijakan TKDN akan menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia.
Sebagai langkah terakhir, GAPMMI mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. “GAPMMI berkomitmen penuh untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan ini, serta memastikan keberlanjutan industri makanan dan minuman di Indonesia,” pungkas Adhi.
