Kebijakan Kontroversial: Trump Kenakan Tarif Impor Pulau Dekat Antartika!

- Penulis

Kamis, 3 April 2025 - 21:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Sebuah kejutan diplomatik terjadi ketika Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memberlakukan tarif sebesar 10 persen pada barang yang berasal dari gugusan pulau vulkanik yang terpencil dan tidak berpenghuni di dekat Antartika. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald, yang merupakan wilayah eksternal Australia, secara tak terduga masuk dalam daftar negara yang terkena imbas tarif baru yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.

Keputusan ini menimbulkan keheranan karena kedua pulau tersebut sepenuhnya tidak berpenghuni dan lokasinya sangat terpencil, memerlukan perjalanan laut selama dua minggu dari Perth, Australia Barat. Lanskapnya didominasi gletser dan merupakan habitat penting bagi koloni penguin. Kunjungan manusia ke wilayah ini terakhir kali tercatat hampir satu dekade yang lalu.

JP Morgan: Tarif Trump Bisa Rusak Ekonomi dan Bawa ke Jurang Resesi

JP Morgan: Tarif Trump Bisa Rusak Ekonomi dan Bawa ke Jurang Resesi

1. Heard dan McDonald Masuk Daftar Negara yang Dikenai Tarif

Gedung Putih secara resmi mencantumkan Pulau Heard dan Kepulauan McDonald ke dalam daftar negara-negara yang terdampak oleh kebijakan tarif terbarunya. Wilayah eksternal Australia lainnya, termasuk Kepulauan Cocos (Keeling), Pulau Natal, dan Pulau Norfolk, juga mengalami situasi serupa. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan kebingungannya atas kebijakan ini.

“Sepertinya tidak ada tempat di bumi yang kebal,” ujarnya, seperti yang dikutip dari The Guardian, Kamis (3/4/2025).

Meskipun secara administratif merupakan bagian integral dari Australia, Gedung Putih memilih untuk mencantumkannya secara terpisah dalam daftar tarif, menciptakan kebingungan lebih lanjut.

Baca Juga :  Trump Pertimbangkan Kevin Warsh Gantikan Powell di The Fed?

Wilayah eksternal Australia tidak memiliki pemerintahan independen, melainkan menjalin hubungan khusus dengan pemerintah federal Australia. Kebijakan tarif ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana Gedung Putih memahami dan memetakan hubungan perdagangan dengan wilayah-wilayah yang memiliki status unik ini.

2. Pulau Norfolk Dikenakan Tarif Lebih Tinggi Dibandingkan Australia

Selain Pulau Heard dan Kepulauan McDonald, Pulau Norfolk turut menjadi korban dari kebijakan tarif AS. Pulau yang terletak sekitar 1.600 km di timur laut Sydney ini dihuni oleh sekitar 2.188 jiwa dan dikenakan tarif sebesar 29 persen— angka ini 19 persen lebih tinggi dibandingkan tarif yang dikenakan pada Australia secara keseluruhan, menciptakan ketidakadilan yang nyata.

Berdasarkan data dari Observatory of Economic Complexity, Pulau Norfolk tercatat mengekspor barang senilai 655 ribu dolar AS ke Amerika Serikat pada tahun 2023, dengan alas kaki kulit menjadi komoditas ekspor utama senilai 413 ribu dolar AS. Namun, George Plant, administrator Pulau Norfolk, membantah keakuratan laporan tersebut.

“Tidak ada ekspor yang tercatat atau diketahui dari Pulau Norfolk ke Amerika Serikat, dan tidak ada tarif maupun hambatan perdagangan non-tarif yang diketahui terhadap barang yang masuk ke Pulau Norfolk,” tegasnya kepada The Guardian.

Sebagaimana dilansir dari The Irish Times, Kamis (3/4), Albanese menyoroti bahwa Pulau Norfolk dikenakan tarif sebesar 29 persen. Ia mengungkapkan ketidakpastiannya mengenai apakah pulau tersebut dapat dianggap sebagai pesaing perdagangan yang signifikan bagi ekonomi sebesar Amerika Serikat. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini menggarisbawahi bahwa tidak ada tempat di dunia yang benar-benar aman dari dampak kebijakan perdagangan yang tidak terduga.

Baca Juga :  Prabowo Potong Anggaran Kementerian dan Lembaga, Ini Alasan BMKG Minta Dikecualikan

RI Perlu Segera Respons Kebijakan Tarif Resiprokal Trump

RI Perlu Segera Respons Kebijakan Tarif Resiprokal Trump

3. Ekspor Misterius dari Pulau Tak Berpenghuni

Kebijakan Gedung Putih semakin membingungkan dengan munculnya data yang menunjukkan adanya ekspor dari Pulau Heard dan Kepulauan McDonald. Meskipun pulau-pulau ini tidak memiliki bangunan permanen atau penduduk tetap, wilayah ini dilaporkan mengekspor barang ke AS.

Menurut data dari Bank Dunia, AS mengimpor barang senilai 1,4 juta dolar AS dari pulau ini pada tahun 2022, dengan sebagian besar berupa mesin dan peralatan listrik. Namun, rincian spesifik mengenai jenis barang yang diimpor masih belum jelas dan menimbulkan spekulasi. Dalam lima tahun sebelumnya, nilai impor dari wilayah ini berkisar antara 15 ribu hingga 325 ribu dolar AS per tahun.

Hingga saat ini, Gedung Putih, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, serta Divisi Antartika Australia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebijakan kontroversial ini.

RI Kena Tarif Impor Trump, Prabowo Kirim Tim untuk Negosiasi dengan AS

RI Kena Tarif Impor Trump, Prabowo Kirim Tim untuk Negosiasi dengan AS

Berita Terkait

Prabowo Subianto: Empat Kekalahan Pilpres, Dukungan Buruh Tetap Kuat
Syarat Bansos Vasektomi Usulan Dedi Mulyadi: Prosedur dan Kontroversinya
Alasan Prabowo: Outsourcing Tidak Dihapus Total, Ini Pertimbangannya!
Prabowo Bercanda Lepas dengan Kapolri dan Panglima TNI saat Peringatan Hari Buruh
Ketua KASBI Tegaskan: May Day Momentum Kritik Kebijakan Pemerintah
Prabowo Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional: Harapan Baru Buruh?
Prabowo Janji Perjuangkan Marsinah Pahlawan Nasional: Kisah Tragis Buruh yang Dibunuh
Prabowo Subianto Rencanakan Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Berita Terkait

Kamis, 1 Mei 2025 - 22:39 WIB

Prabowo Subianto: Empat Kekalahan Pilpres, Dukungan Buruh Tetap Kuat

Kamis, 1 Mei 2025 - 20:35 WIB

Syarat Bansos Vasektomi Usulan Dedi Mulyadi: Prosedur dan Kontroversinya

Kamis, 1 Mei 2025 - 19:15 WIB

Alasan Prabowo: Outsourcing Tidak Dihapus Total, Ini Pertimbangannya!

Kamis, 1 Mei 2025 - 18:39 WIB

Prabowo Bercanda Lepas dengan Kapolri dan Panglima TNI saat Peringatan Hari Buruh

Kamis, 1 Mei 2025 - 17:23 WIB

Ketua KASBI Tegaskan: May Day Momentum Kritik Kebijakan Pemerintah

Berita Terbaru

Education And Learning

Ujian UTBK SNBT 2025 Diduga Banyak Kecurangan: Sistem Pendidikan Butuh Perbaikan

Kamis, 1 Mei 2025 - 22:15 WIB

technology

WhatsApp Perluas Fitur: Panggilan Suara & Video Kini di Web

Kamis, 1 Mei 2025 - 22:04 WIB