Ragamutama.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, baru-baru ini membahas mengenai rancangan skema pendanaan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Zulhas mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan koperasi, sebuah inisiatif baru yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengkaji secara mendalam skema pendanaan yang paling tepat untuk Koperasi Desa Merah Putih. Ia memperkirakan modal yang dibutuhkan untuk masing-masing koperasi berkisar antara Rp 3 hingga 5 miliar. “Namun, sumber pendanaannya dari mana, apakah dari APBD atau APBN, masih dalam tahap pematangan,” ujar Zulhas di kediamannya, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin, 31 Maret 2025.
Zulhas menambahkan bahwa pemerintah berupaya untuk mempercepat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Target yang ditetapkan adalah koperasi tersebut dapat mulai beroperasi pada bulan Juli 2025 mendatang.
Menurut Zulhas, akan ada 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada tahun ini. Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai landasan hukum bagi pembentukan koperasi tersebut.
Zulhas menargetkan Inpres dari Presiden Prabowo dapat diterbitkan dalam waktu satu bulan. “Setelah Inpres terbit, program akan langsung berjalan. Kami berharap dapat diselesaikan dalam sebulan, sehingga koperasi dapat kita selesaikan pada bulan Juni atau Juli,” ungkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa masih terdapat ribuan desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga ekonomi yang memadai, seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih di desa-desa di seluruh Indonesia.
“Tercatat ada 9.400 desa yang sama sekali tidak memiliki lembaga ekonomi. Tidak punya semuanya, baik koperasi maupun BUMDes,” jelas Budi Arie usai menghadiri rapat pembentukan Satuan Tugas Kopdes Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin, 17 Maret 2025.
Selain itu, Budi Arie juga menyebutkan bahwa terdapat desa yang memiliki koperasi, namun tidak memiliki BUMDes, dengan jumlah mencapai 27 ribu desa. Kekurangan-kekurangan inilah yang turut dibahas dalam rapat pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih saat itu.
Budi Arie menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih secepat mungkin. Ia menjelaskan bahwa Satgas akan bertugas untuk mengharmonisasikan keterlibatan setiap kementerian/lembaga dalam inisiatif koperasi tersebut. Nantinya, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembentukannya.
Pilihan Editor: Persaingan Bisnis E-Commerce di Tengah Pelemahan Daya Beli
