RAGAMUTAMA.COM – Sejumlah kontroversi menyelimuti pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Badan tersebut rencananya diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025) pagi.
Konsep Danantara adalah mengelola aset jumbo lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun.
Dari jumlah tersebut, dana pada tahap awal yang akan dikelola Danantara mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar 325,8 triliun.
“(Peluncuran Danantara) di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dikutip dari Antara, Minggu (23/2/2025).
Lalu, apa saja kontroversi Danantara jelang peluncurannya hari ini?
1. Keponakan Luhut gabung Danantara
Salah satu hal yang disorot publik jelang peluncuran Danantara adalah kehadiran sosok Pandu Patria Sjahrir dalam badan ini.
Pandu adalah keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Meski begitu, peran dan posisi Pandu dalam Danantara belum diketahui secara pasti.
Keterlibatan Pandu dalam Danantara mulai tercium media ketika ia menghadiri rapat yang membahas pembiayaan program tiga juta rumah di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2/2025) malam.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.
Setelah rapat tersebut, Maruarar memperkenalkan sosok Pandu kepada media. Hanya saja tidak disebutkan bentuk keterlibatan Pandu dalam Danantara.
“Pak Pandu dari Danantara, silakan,” ujar Maruarar dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/2/2025).
Pandu juga sempat menghadiri undangan makan siang bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Namun, ia irit bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media mengenai jabatan yang akan diduduki di Danantara.
“Makan saja. Enggak jadi apa-apa,” ujar Pandu dikutip dari Kompas.com, Jumat (21/2/2025).
2. Mantan presiden dan pimpinan ormas keagamaan diajak awasi Danantara
Danantara juga disorot publik karena Prabowo sempat mengutarakan keinginannya supaya mantan presiden dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengawasi badan ini.
Hal tersebut dikatakan Prabowo saat menyampaikan pidato politik dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Pada saat itu, ia mengatakan, Danantara merupakan kekuatan energi masa depan yang harus dijaga bersama-sama.
“Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ujar Prabowo dikutip dari Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengonfirmasi bahwa Danantara akan mendapat pendanaan awal sebesar 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 325,8 triliun.
“Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dollar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ungkap Prabowo.
3. Dana hasil efisiensi anggaran disalurkan untuk Danantara
Dalam HUT ke-17 Gerindra, Prabowo juga menyatakan, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 750 miliar melalui tiga tahap pemangkasan.
“Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir Rp 300 triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun. Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, 100 triliun dikembalikan. Jadi, totalnya kita punya Rp 750 triliun,” ujar Prabowo dikutip dari Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).
Prabowo menjelaskan, 24 miliar dollar AS atau sekitar Rp 390 triliun dari total Rp 750 triliun hasil efisiensi akan digunakan untuk membiayai program bergizi gratis.
Sementara itu, dana sisa sebesar 20 miliar dollar AS atau setara Rp 326 triliun tidak akan digunakan untuk belanja negara, melainkan akan diserahkan ke Danantara supaya dikembangkan lebih lanjut.
“Ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” jelas Prabowo.
4. Danantara disebut tidak bisa diperiksa KPK dan BPK
Danantara juga menjadi sorotan publik karena badan ini disebut tidak bisa diperiksa atau diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dugaan tersebut dikemukakan oleh ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam,
Ia mengatakan, Danantara tidak bisa diaudit KPK dan BPK karena badan ini akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam UU BUMN.
“Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak ‘diproses’ atau ‘diperiksa’ oleh BPK, oleh KPK,” ujar Piter dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/2/2025).
Meski begitu, tidak berarti Danantara akan kebal hukum karena masih bisa diproses jika terjadi tindak pidana di dalam badan ini.
Piter menjelaskan, dalam implementasinya, Danantara akan disupervisi oleh dewan pengawas dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
