JAKARTA, RAGAMUTAMA.COM – Jakarta akan menjadi saksi dua peristiwa besar yang telah dijadwalkan pada hari ini, Kamis (20/2/2025).
Di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto melantik ratusan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi “Indonesia Gelap”.
Momen ini mencerminkan dua sisi realitas politik di Indonesia, antara perayaan demokrasi dan gelombang protes yang menuntut perubahan.
Pelantikan kepala daerah
Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan 961 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati terpilih.
Dilansir dari Kompas.com (19/2/2025), Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana berujar, pelantikan ini merupakan bagian dari proses demokrasi setelah Pilkada Serentak.
“Kami ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa Presiden Republik Indonesia akan melantik para kepala daerah hasil Pilkada Serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025,” ujar Yusuf dalam keterangannya, Rabu malam.
Sebelum pelantikan, para kepala daerah telah menjalani gladi bersih di kawasan Monas.
Mereka berjalan menuju Istana dalam kondisi gerimis. Tenda khusus telah disiapkan bagi mereka di dekat pintu Silang Monas Barat, dengan pengamanan ketat.
Seorang petugas keamanan menjelaskan bahwa area tenda hanya diperuntukkan bagi kepala daerah yang dilantik.
“Area tenda memang dikhususkan bagi kepala daerah yang dilantik, baik ibu atau bapak kepala daerah. Sedangkan keluarga, baik suami atau istri dari masing-masing pejabat, tidak diperkenankan masuk,” ujarnya.
Aksi Indonesia gelap di depan Istana
Di sisi lain, kelompok mahasiswa dari BEM SI menggelar aksi “Indonesia Gelap” sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.
Koordinator BEM SI, Herianto mengatakan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa sebelumnya di Patung Kuda yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah.
“Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara,” kata Herianto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/2/2025).
Mahasiswa menuntut 13 poin perubahan, termasuk pendidikan gratis, penghentian proyek strategis nasional yang dinilai merugikan rakyat, serta reformasi di berbagai sektor, seperti kepolisian dan ketenagakerjaan.
Herianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah yang tidak memberikan respons.
“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan ganjil aksi kita, ‘Indonesia Gelap’, yang artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” ujarnya.
Dengan dua agenda besar ini, bukan tidak mungkin Jakarta menjadi pusat perhatian.
Satu sisi merayakan demokrasi melalui pelantikan kepala daerah, di sisi lain mahasiswa berjuang menyuarakan aspirasi rakyat.
Lalu, akankah pemerintah akhirnya mendengar tuntutan mereka?.
