Dalam menjalankan ekonomi makro, suatu negara biasanya menerapkan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Keduanya bertujuan mengatasi masalah perekonomian negara tersebut.
Namun, keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Secara umum, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter berhubungan dengan peredaran mata uang di suatu negara.
Selain itu, ada tujuh perbedaan kebijakan fiskal dan moneter lainnya yang ditinjau dari berbagai sisi. Simak penjelasannya sampai akhir, ya.
1. Regulator
Secara regulator atau pihak yang mengatur, keduanya jelas berbeda. Kebijakan fiskal diatur oleh Kementerian Keuangan dan beberapa instansi yang berkaitan, seperti Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan kebijakan moneter dikelola oleh Bank Indonesia.
Namun, kedua pihak itu sama-sama harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
2. Cara kerja
Jika dilihat dari cara kerja dalam menyelesaikan masalah ekonomi, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter dapat diketahui dengan gamblang.
Dalam konteks Indonesia, ketika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan dan beberapa instansi terkait akan mengeluarkan kebijakan fiskal. Misalnya memotong pajak tertentu agar mendorong UMKM untuk tumbuh dan memberikan bantuan tunai kepada UMKM agar bisa memenuhi kebutuhannya.
Sedangkan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia bisa dilakukan dengan cara menurunkan suku bunga acuan dan memberikan jaminan likuiditas kepada bank umum. Alhasil, bank umum akan memudahkan pengajuan kredit dari nasabah.
Dengan begitu, akan lebih banyak nasabah yang mengajukan kredit dan harapannya pinjaman tersebut digunakan untuk menggerakkan roda usahanya.
3. Instrumen
Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter juga dilihat dari instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.
Instrumen kebijakan fiskal cukup beragam. Contohnya, meningkatkan pendapatan negara yang bisa berasal dari pajak maupun nonpajak dan mengurangi pendapatan dengan menaikkan subsidi.
Sedangkan Bank Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan moneter biasanya akan menjalankan langkah tertentu, di antaranya:
- Operasi pasar terbuka, yaitu Bank Indonesia akan menjualbelikan surat berharga kepada bank atau lembaga untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.
- Kebijakan diskonto, yaitu langkah untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan.
- Kebijakan kredit selektif, yaitu anjuran bagi bank umum untuk menyetujui pengajuan kredit dari nasabah secara lebih selektif karena jika terlalu sembarangan maka bisa menaikkan risiko likuiditas bank.
- Cadangan kas minimum, yaitu penetapan persentase tertentu dari total uang nasabah yang disetor dalam bentuk simpanan. Tujuannya agar tidak disalurkan lagi menjadi bentuk pinjaman.
- Menentukan target ekonomi makro, seperti inflasi.
4. Dampak terhadap nilai tukar
Kedua kebijakan ekonomi makro ini berpengaruh pada nilai tukar. Namun, dampaknya kepada nilai tukar berbeda.
Kebijakan fiskal umumnya berdampak secara tidak langsung terhadap nilai tukar rupiah dan rupiah terhadap dolar. Contohnya, kebijakan peningkatan pajak impor barang mewah bisa berdampak pada pendapatan negara.
Pendapatan negara akan meningkat, para pengusaha juga akan mengurangi impor barang, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar pun bisa lebih stabil.
Sedangkan kebijakan moneter, seperti meningkatkan suku bunga acuan bisa menyebabkan investor luar negeri tertarik untuk membeli rupiah dan memasok dolar. Alhasil, nilai tukar rupiah terhadap dolar akan meningkat.
5. Peranan
Secara peranan, kebijakan fiskal dapat mengelola perekonomian dengan cara mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Pemasukan pemerintah bisa berupa pajak dan nonpajak, seperti hibah dan retribusi.
Sementara pengeluaran pemerintah, seperti subsidi, anggaran menjalankan program, hingga gaji PNS. Selain itu, kebijakan fiskal juga berperan mengelola utang negara dari dalam maupun luar negeri.
Sedangkan kebijakan moneter berperan untuk mengatur perekonomian dengan cara menjaga jumlah uang yang beredar di pasaran. Salah satu caranya adalah meningkatkan suku bunga acuan.
6. Tantangan
Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter berikutnya adalah dari sisi tantangan. Keduanya memiliki tantangan yang berbeda-beda. Tantangan kebijakan fiskal adalah penerapannya yang harus sesuai target dan tepat sasaran.
Contohnya, bantuan tunai kepada masyarakat harus benar-benar sesuai sasaran dan bantuan tersebut digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sebab biasanya bantuan tersebut justru diterima oleh masyarakat yang tidak miskin. Kelompok yang harusnya mendapat bantuan malah tidak menerimanya.
Sedangkan tantangan kebijakan moneter adalah ketika kebijakan suku bunga rendah gagal mendorong konsumsi dan produksi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, ketika kebijakan suku bunga tinggi gagal membuat masyarakat meningkatkan jumlah tabungan atau investasinya.
7. Dampak terhadap investasi
Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang terakhir adalah dampak kedua kebijakan ini terhadap investasi. Misalnya, kebijakan fiskal yang memiliki instrumen berupa pajak.
Pendapatan saham dan obligasi adalah salah satu yang dihitung dalam Pajak Penghasilan (PPh), yaitu sebesar 0,1% untuk penjualan saham dan 10% untuk dividen dan kupon obligasi. Saat ini, hanya reksa dana yang tidak dikenai pajak. Pendapatan tersebut nantinya akan masuk sebagai kas negara.
Sedangkan dampak kebijakan moneter terhadap investasi bisa berupa perubahan suku bunga acuan terhadap harga dan yield obligasi. Suku bunga acuan yang meningkat bisa mengakibatkan harga obligasi yang baru terbit juga ikut tinggi dibandingkan harga obligasi yang terbit sebelumnya.
Nah, itu tadi tujuh perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang dilihat dari berbagai sisi. Mulai dari regulator, cara kerja, hingga dampaknya terhadap investasi. Semoga pembahasan tadi bisa menjadi pengetahuan baru untukmu, ya!
