BANDUNG – Inisiatif penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan memutus mata rantai kemiskinan di Jawa Barat semakin menunjukkan progres signifikan. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengumumkan bahwa 13 Sekolah Rakyat rintisan di provinsi ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025.
Ketiga belas Sekolah Rakyat ini akan tersebar merata di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, siap menampung total 75 murid Sekolah Dasar (SD), 675 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 640 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahap awal operasionalnya.
Herman Suryatman menekankan bahwa program ini merupakan hasil sinergi kuat antara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), yang bersama-sama menyiapkan 13 lokasi strategis untuk Sekolah Rakyat rintisan ini.
Adapun ke-13 lokasi tersebut meliputi Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng, Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, serta Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos RI di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Beberapa lokasi lainnya tersebar di kompleks Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Poktekesos dan Sentra Wyata Guna Kota Bandung, BLK Kabupaten Sumedang, SMPN 18 Kota Cirebon, Sentra Abiyoso Kota Cimahi, dan Dinas Sosial Jawa Barat Kota Cimahi.
Dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini, Herman menjelaskan pembagian peran yang jelas. Pemerintah daerah memiliki tugas krusial untuk mengidentifikasi calon peserta didik yang membutuhkan, termasuk persoalan sosial yang melingkupi mereka. Di sisi lain, Kementerian Sosial RI mengambil alih tanggung jawab penyediaan tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan, serta seluruh aspek pengelolaan operasional sekolah.
Untuk tahap awal operasional, Sekolah Rakyat di Jawa Barat akan memanfaatkan bangunan eksisting yang tersedia, seperti Sentra Terpadu Pangudi Luhur milik Kemensos RI di Kota Bekasi. Namun, visi jangka panjang program ini adalah membangun infrastruktur pendidikan yang permanen dan khusus untuk Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota, sesuai dengan rencana Kementerian Sosial.
Komitmen terhadap penyediaan lahan juga terlihat jelas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan total 5 hektar lahan di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, serta 10,5 hektar di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, untuk pembangunan fasilitas permanen ini. Dukungan serupa juga datang dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang turut mengusulkan lokasi, di antaranya eks SMKN Palabuhanratu dan eks SMPN 18 Kota Cirebon.
Herman Suryatman menegaskan bahwa tujuan utama program pendidikan ini adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh akses pendidikan yang layak, membuka peluang bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan.
Dukungan terhadap inisiatif Sekolah Rakyat ini juga datang dari ranah legislatif. Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Wachid, menegaskan bahwa pihaknya telah menyetujui alokasi anggaran untuk program strategis ini. Ia menambahkan, Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk menyiapkan anggaran tidak hanya untuk 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk kelanjutan program, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang mengamanatkan pembangunan satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota guna pemerataan pendidikan dan kesejahteraan.
